Jakarta, ruangenergi.com- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto melaporkan dihadapan Komisi VII DPR RI, bahwa banyak kendala-kendala operasi yang dihadapi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas (migas).
Kendala itu disampaikan Dwi yang hadir bersama 10 KKKS Migas,pada Rabu (13/03/2024), di Jakarta. Dwi memaparkan kendala itu antara lain berupa:
- Safety Stand Down; masalah safety stand down terjadi di seluruh wilayah Pertamina selama sekitar 4 bulan yang mengakibatkan kegiatan pengeboran tertunda. Baru dimulai lagi di bulan April 2023.
- Pengadaan lahan, Perijinan dan Finansial; kendala pembebasan lahan di wilayah PPKH misalnya di PHR, perijinan, kendala finansial dan lain-lain di PT ITA, MOSL dan lain-lain.
- Ketersediaan Rig; Banyak rig yang on hired berada dalam kondisi cold stack terutama rig-rig onshore. Selain itu, proses internal di KKKS Gross Split juga menyebabkan proses pengadaan terhambat.
- Unplanned Shutdown; kebocoran pipa dan power outage di PHE OSES, kebocoran pipa di PHE ONWJ, KK Landslide di EMCL. Kendala Train-1 di BP Berau, Gangguan generator di HCML.
- Delay proyek onstream; JTB, ONWJ, Tangguh Train III, HCML, MGAU, TIS Blora, MEPN Forel.
- Cuaca dan Banjir; Kondisi cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan lokasi-lokasi pengeboran sumur dan fasilitas produksi di Sumbagut terdampak banjir. Mengakibatkan terhambatnya mobilisasi rig ke lokasi dan aktifitas produksi.
- Integrated Infrastruktur gas; pembangunan pipa gas Sei Mangkei-Dumai dan Cirebon-Semarang. Over supply gas di Jatim tidak bisa disalurkan ke daerah lain.
