Jakarta Selatan, Jakarta, ruangenergi.com-Jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali bergerak.
Pada Kamis, 28 Agustus 2025, delapan orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding, hingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan saksi ini berkaitan dengan penyidikan perkara atas nama tersangka HW dkk.
“Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya, dikutip dari website Kejaksaan Agung.
Menariknya, sebagian besar saksi merupakan pegawai Pertamina dan anak usahanya. Salah satunya, NP, mantan Crude Manager Petral tahun 2014. Seperti diketahui, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) telah dibubarkan pemerintah sejak 2015, namun jejak bisnisnya hingga kini masih jadi sorotan dalam berbagai kasus migas.
Selain itu, tiga saksi berasal dari PT Kilang Pertamina International (KPI), yakni PS (Manager Performance & Governance, 2022–2024), RDFS (Senior Specialist 1 Hydrocarbon Planning Optimization), dan RA (Assistant Manager Import Crude Supply, 2012–2024).
Dua saksi lain berasal dari unit bisnis Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina: TFK (VP ISC 2012–2014) dan AAR (Analyst Crude Oil Scheduling & Evaluation, 2020).
Tak hanya dari lingkaran Pertamina, jaksa juga memeriksa seorang saksi dari industri teknologi informasi, yakni BS, Direktur PT Agres Info Teknologi—perusahaan TIK yang berdiri sejak 2003 dan bergerak di bidang perdagangan perangkat keras, perangkat lunak, hingga produk elektronik.
Terakhir, penyidik juga meminta keterangan dari KR, yang pernah menjabat sebagai Manager Market Analyst Risk Management & Governance pada 2012.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina ini disebut sebagai salah satu perkara strategis di sektor energi, mengingat menyangkut pengelolaan crude oil dan produk kilang yang bernilai triliunan rupiah.
