Nusa Dua,Bali,ruangenergi.com-Menteri Koodinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mendengar proyek LNG Masela (lapangan Abadi yang dikelola oleh Inpex Masela Ltd) terlambat.
Itu sebabnya perlu kolaborasi banyak pihak untuk dapat menyelesaikan keterlambatan proyek-proyek migas termasuk proyek LNG Masela tersebut.
“Dibuka kemungkinan melihat apakah regulasi-regulasi yang ada cukup efektif untuk menjadi pendorong. Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha baik swasta maupun milik negara, para kontraktor migas diharapkan bisa lebih baik lagi agar target yang dicanangkan tercapai. Target tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara (APBN) dan juga terhadap export Indonesia. Dan juga terhadap eksport negara kita. Sekarang ini ekspor kita neracanya positif US$5 milyar, namun neraca dari migas secara bulanan negatif bisa mendekati US$5 milyaran,” kata Airlangga Hartarto dalam sambutan saat The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (24/11/2022).
Sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa menjadi cita-cita bersama bertahun-tahun Indonesia bisa terus memproduksikan migas.
Harus ada langkah-langkah untuk meningkatkan produksi migas walau sekarang keadaannya makin menurun.
“Perlu ada langkah-langkah dari SKK Migas untuk meningkatkan iklim investasi,memberikan insentif agar lebih baik,disamping itu juga mendorong transisi energi yang mengarah kepada energi baru dan energi terbarukan,” papar Airlangga.
DIM Migas
Komisi VII DPR RI memproyeksikan revisi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bisa tuntas menjadi Undang-Undang sebelum 2024 untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di industri hulu migas. Apalagi DPR sudah memiliki naskah akademik untuk mengubah UU 20/2001 karena beberapa pasal dalam UU itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Pada 2023 saya pastikan UU Migas tuntas. Undang-Undang Migas ini bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat mengakselerasi pembahasan muatan yang termaktub dalam peraturan payung hulu migas nasional,” ujar Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, saat berbicara pada 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) secara hibrid di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11/2022).
Menurut Sugeng, Komisi VII DPR ikut memecahkan masalah (problem solving) di sektor energi dan sumber daya mineral. Selain berperan dalam legislasi, budget, dan pengawasan, pihaknya juga mendorong perkembangan industri hulu migas.
“Kalau ada masalah yang berdimensi politis, kami ikut membantu memecahkannya dengan para pemangku kepentingan,” katanya.
Pembahasan revisi UU Migas, lanjut Sugeng, sangat lambat dibandingkan beberapa UU lain. Salah satunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merupakan revisi atas UU No 4 Tahun 2009.
Menurut dia, akselerasi UU baru migas harus segera dilakukan karena DPR dan Pemerintah juga tengah menyiapkan UU Energi Baru Terbarukan. “UU EBT ini sangat penting dalam energi transisi, sebelum kita nanti masuk ke revisi UU Migas. Sampai saat ini DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah belum keluar, salah satunya soal power wheeling,” jelas dia.
