Jakarta, ruangenergi.com – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi guna menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Berbagai strategi mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian konsumsi energi, pengamanan pasokan, hingga percepatan peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menjelaskan, strategi tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi tekanan akibat konflik global.
Saat menjadi pembicara dalam gelaran CNBC Indonesia Energy Forum bertajuk “Mitigation Strategies for National Resilience in Response to Global Energy Shocks” di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (25/6), Laode mengatakan bahwa dari sisi konsumsi, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), agar dilakukan secara lebih wajar, bijak, dan tepat sasaran.
“Jadi langkah-langkah kita itu pertama adalah kita di sisi supply. Kita melakukan proses manajemen dari sisi konsumsi. Jadi pada saat itu (konflik global) kita mensosialisasikan penghematan baik untuk BBM maupun LPG. Hal ini penting agar pasokan energi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan sektor-sektor prioritas,” pungkas Laode.
Menurutnya, ketahanan energi Indonesia juga tercermin dari kondisi pada awal pecahnya konflik global tahun 2026. Di saat sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mengalami perlambatan ekonomi bahkan menetapkan kondisi darurat akibat lonjakan harga energi, aktivitas ekonomi di Indonesia tetap berjalan dengan stabil.
“Indikator paling gampang itu sebenarnya di awal terjadinya perang. Kalau kita lihat minggu pertama, itu benar-benar negara Asia Tenggara banyak yang collapse. Bahkan ada negara yang menunjukkan keadaan darurat, alhamdulillah kita (Indonesia) masih maju. Itu artinya BBM masih banyak untuk bisa kita bakar, untuk menggerakkan roda ekonomi kita,” pungkas Laode.
Selain melakukan pengendalian konsumsi, Pemerintah juga memperkuat strategi dari sisi pasokan dengan melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah dan LPG. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur logistik global yang rawan terdampak konflik, termasuk kawasan Selat Hormuz.
Laode menjelaskan bahwa pengadaan energi kini diarahkan ke berbagai kawasan alternatif seperti Amerika, Afrika, Asia, hingga negara-negara ASEAN.
“Saat ini, pengadaan energi diarahkan dari berbagai kawasan alternatif, seperti Amerika, Afrika, Asia, hingga negara-negara ASEAN. LPG ini kita perbesar di Amerika, ada juga dari Afrika dan negara-negara lain. Komitmen bantuan pasokan (supply) ini juga diperkuat lewat pendekatan diplomasi antar kepala negara. Nah itu dari sisi mitigasi supply. Kalau tadinya kita melihat dari sisi impor. Kita jangan lupa bahwa salah satu ketahanan kita itu adalah kita memang masih punya minyak 600 ribu barel per hari serta potensi bioenergi yang bisa kita tambahkan ke dalam produk solar,” papar Laode.
Di sisi produksi, Pemerintah terus mempercepat peningkatan produksi migas nasional untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan konsumsi domestik dan kemampuan produksi dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi lapangan migas eksisting dengan memanfaatkan teknologi non-konvensional seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan horizontal drilling guna mengangkat sisa cadangan hidrokarbon secara maksimal.
Strategi lain yang juga dipercepat adalah reaktivasi sumur-sumur idle yang masih memiliki potensi produksi. Dari total 7.345 sumur idle di Indonesia, sebanyak 792 sumur telah berhasil direaktivasi sepanjang tahun 2025. Pemerintah kini membuka peluang kerja sama terhadap 5.771 sumur yang masih tersisa agar dapat segera memberikan tambahan produksi minyak tanpa harus menunggu penemuan lapangan baru.
Sejalan dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Pemerintah juga mulai mengambil langkah baru dalam mendukung kegiatan eksplorasi migas melalui pendanaan yang bersumber dari APBN.
“Salah satu yang penting juga adalah Pemerintah sekarang juga menganggarkan dari APBN alokasi untuk studi eksplorasi. Kalau dulu, ini hanya Badan Usaha yang melakukan. Tapi di masanya Bapak Menteri Pak Bahlil ini, bukan hanya Badan Usaha, tapi Pemerintah menginisiasi. Dan ada tambahan blok-blok baru banyak dari proses pendanaan negara ini,” papar Laode.
Pemerintah juga melakukan penyesuaian skema fiskal bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar semakin menarik bagi investor sektor hulu migas. Jika sebelumnya skema bagi hasil ditetapkan sebesar 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas, kini Pemerintah menawarkan skema yang lebih fleksibel dengan porsi bagi hasil bagi KKKS dapat meningkat hingga sekitar 40% sampai 50%, menyesuaikan tingkat risiko masing-masing lapangan migas.
Menurut Laode, optimisme terhadap pencapaian target produksi nasional juga didukung oleh perkembangan 118 area blok migas potensial. Sejumlah wilayah bahkan menunjukkan temuan cadangan yang signifikan, di antaranya blok Geliga dan blok Gula yang memiliki potensi hingga 7 TCF (Trillion Cubic Feet).
Pemerintah juga terus mengawal penyelesaian proyek-proyek strategis agar dapat mulai berproduksi secara bertahap, termasuk lapangan migas yang menghasilkan kondensat sebagai tambahan pasokan minyak nasional. Sementara itu, optimalisasi kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi program Biodiesel B50 diproyeksikan mampu mendorong Indonesia mengalami kelebihan produksi solar sehingga tidak lagi memerlukan impor untuk jenis bahan bakar tersebut.
Menutup paparannya, Laode menegaskan bahwa kombinasi kebijakan jangka pendek dan penguatan sektor hulu menjadi fondasi penting dalam membangun sistem energi nasional yang lebih kuat.
“Melalui kombinasi kebijakan taktis jangka pendek hingga pengembangan hulu jangka panjang ini, diharapkan dapat membangun fondasi sistem energi nasional yang kokoh. Pemerintah tidak hanya merespons gangguan global secara reaktif, tetapi juga membangun sistem energi nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Laode.
