Ruang Energi.Com, Jakarta – Harga BBM Subsidi Pertalite, Solar dan Pertamax, Sabtu (3/9/2022) secara resmi mengalami penyesuaian harga.
Menanggapi hal ini Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, dengan adanya kenaikan harga BBM ini maka beban kompensasi yang harus ditanggung negara menjadi berkurang. Hal ini akan menambah ruang fiskal bagi APBN dalam mengatur hal-hal yang produktif lainnya.
“Dengan penyesuaian harga ini, maka gap antara pertalite dengan pertamax menjadi tidak terlalu jauh. Gap pertamax dengan pertamax turbo juga jadi gak jauh. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke bbm yang ron lebih tinggi dimana jauh lebih baik bagi mesin, jarak tempuh jadi jauh dan pastinya lebih ramah lingkungan. Hal ini membuat masyarakat menjadi semakin mudah dalam memilih dalam bahan bakar sesuai dengan kemampuan daya belinya”, tutur Mamit Setiawan kepada Ruang Energi.Com, di Jakarta, Sabtu(3/9/2022).
Masih menuruut Mamit, penyesuaian ini memang harus dilakukan dan angka tersebut sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Dampak inflasi seperti tetap ada ya. Hanya saja pemerintah sudah mempersiapkan bantalan sosial seperti BLU dan BLT dalam membantu masyarakat yang terdampak.
“Saya kira pemerintah harus bisa memberikan bantuan stimulus lain terutama kepada umkm dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas; bantuan modal , petani misalnya dengan meningkatkan subsidi pupuk, nelayan dengan memberikan alat2 yang produktif sehingga mereka bisa tetap kuat dalam menghadapi penyesuaian tersebut”, ujarnya
Mamit menambahkan, jika ada kenaikan harga komoditas pangan yang signifikan maka pemerintah diminta untuk mengadakan operasi pasar untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah harus tetap berusaha melakukan kontrol terhadap harga pangan.
“Kita juga harus terus mengawal kemensos dalam menyalurkan BLT agar tetap sasara. Data DTKS ini harus terus diupdate sejalan dengan penyaluran BLT tersebut. Kemenaker juga kita kawal dalam menyalurkan BLU. Jangan sampai salah sasaran dalam menyalurkan BLU. Fungsi pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen harus tetap dilakukan agar penyaluran ini sesuai dengan harapan dari Presiden Jokowi”, pungkas Mamit
