Labuan Bajo, ruangenergi.com – Dukungan energi yang andal menjadi elemen penting dalam pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi serta memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi di wilayah tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan di Manggarai Barat pada Jumat (24/4/2025) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas masyarakat serta geliat pariwisata yang terus tumbuh.
“Labuan Bajo merupakan destinasi wisata prioritas nasional. Maka, distribusi BBM tidak boleh terganggu, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanannya,” tegas Wahyudi Anas, Anggota Komite BPH Migas.
Menurutnya, aktivitas produktif warga seperti sektor transportasi, pertanian, dan perikanan sangat bergantung pada BBM. Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi menjadi krusial agar bantuan energi ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak.
Wahyudi juga menekankan pentingnya penguatan sistem distribusi, termasuk pemanfaatan QR Code untuk pembelian BBM bagi kendaraan darat, serta penggunaan Surat Rekomendasi untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan terpadu oleh Pemda dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Hal serupa disampaikan oleh Saleh Abdurrahman, sesama anggota BPH Migas, yang menyoroti urgensi penerapan sistem digital dalam pendistribusian BBM subsidi. Ia menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengembangkan platform XStar untuk mempermudah proses penerbitan Surat Rekomendasi secara daring. Dengan sistem ini, alokasi BBM subsidi dan kompensasi diharapkan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Bagi daerah yang belum mengaktifkan sistem ini, kami dorong agar segera dilaksanakan. Ini penting untuk memastikan kuota BBM dapat tersalurkan secara efektif,” kata Saleh.
Ia juga memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di wilayah Manggarai Barat saat ini masih berjalan sesuai proyeksi, dan diperkirakan cukup hingga akhir tahun.
Sementara itu, untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), pemerintah masih menjalankan Program BBM Satu Harga yang telah menjangkau 583 titik penyaluran sejak diluncurkan pada 2017.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan bahwa percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo membutuhkan sinergi semua pihak dalam memastikan pasokan energi tersedia secara berkelanjutan. Ia juga mendorong penguatan sektor kelistrikan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.
Kunjungan ini juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, serta para anggota lainnya seperti Mukhtarudin, Christiany Eugenia, dan Iyeth Bustami. Hadir pula dari unsur eksekutif, antara lain Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu dan perwakilan dari PLN serta Pertamina Patra Niaga.
