Yogyakarta, Jawa Tengah, ruangenergi.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) menggelar pertemuan pimpinan eksekutif tahunan di Yogyakarta, 29-30 Oktober 2025. Pertemuan bertajuk “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas Untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” ini menjadi ajang konsolidasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Acara bergengsi ini dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi langsung oleh dua kepala daerah kunci, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, dan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, serta Kepala Perwakilan Kalsul, Azhari Idris. Kehadiran lengkap 11 Bupati/Wali kota dari wilayah penghasil migas seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Tarakan, menunjukkan sinergi yang luar biasa.
Dalam sambutan utamanya (keynote speech), Staf Khusus Menteri ESDM dan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, Nanang Abdul Manaf, menegaskan bahwa target Presiden untuk mencapai Swasembada Energi hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi bersama.
“Pemerataan ketersediaan energi di seluruh negeri adalah tantangan terbesar dalam mencapai ketahanan energi,” ujar Nanang. Ia juga menyoroti dilema yang harus dipecahkan: bagaimana meningkatkan produksi migas dan infrastruktur energi—bahkan mereaktivasi ribuan sumur idle—namun tetap berkomitmen pada target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% di tahun 2025, dan ambisi Net Zero Emission pada 2060.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran para kepala daerah. “Kehadiran ini mencerminkan adanya sinergi yang kuat dalam mencapai target produksi migas nasional,” tegasnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, mengungkapkan bahwa wilayah Kalsul saat ini mengelola 46 Wilayah Kerja (WK) eksplorasi dan produksi, yang berkontribusi signifikan: 30% lifting gas dan 12% lifting minyak terhadap capaian nasional.
Namun, pertemuan ini bukan sekadar pamer angka. Azhari mengungkapkan bahwa executive meeting ini menjadi ajang problem solving terhadap segala macam kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kami bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi terhadap tantangan operasi, mulai dari perizinan yang belum seragam, kepastian hukum dan fiskal, hingga isu safety dan lingkungan,” ungkap Azhari.
Ia berharap, forum ini akan memperkuat komunikasi yang baik, yang pada akhirnya akan menjamin kelancaran operasi hulu migas di masa mendatang.
KKKS dan SKK Migas berkomitmen penuh pada target lifting, eksplorasi masif, dan optimalisasi lapangan. Namun, komitmen mereka tidak berhenti pada angka. “Kami juga berkomitmen dalam memberikan multiplier positif dan manfaat dari keberadaan hulu migas untuk daerah,” tutup Azhari, berterima kasih atas dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang selama ini menjadi kunci kelancaran operasi.
