Jakarta, Ruangenergi.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa proyek gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dipastikan akan dilanjutkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor Liquified Petroleum Gas (LPG) dan subsidi LPG pemerintah.
Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kunjungannya kerja ke Amerika Serikat (AS) mengikuti langsung penandatanganan kerjasama Amandemen Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pengolahan DME antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products & Chemical Inc (APCI), dan juga disiarkan secara virtual di Jakarta dan Los Angeles, Amerika Serikat, (11/05).
Menurutnya, proyek ini mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar US$ 2,1 miliar atau setara Rp 30 Triliun.
Di mana, dengan utilisasi sebanyak 6 juta ton batubara per tahun, proyek ini mampu menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun. Sebab, 76% dari kebutuhan nasional didatangkan dari impor dengan nilai subsidi Rp 40 triliun per tahun.
Erick kembali menjelaskan, Pemerintah mendukung penuh proyek gasifikasi tersebut karena dapat mengalokasikan cadangan devisa untuk kebutuhan prioritas.
“Kesepakatan dan proyek gasifikasi ini sangat penting bagi Indonesia. Dengan penurunan signifikan beban impor LPG dan subsidinya, Pemerintah bisa mengalokasikan cadangan devisa untuk berbagai prioritas ekonomi yang produktif,” ungkap Erick.
Selain itu, menurut Erick, proyek ini juga memiliki efek pengganda, baik untuk investasi maupun penyerapan tenaga kerja.
“Proyek yang merupakan wujud dari eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat ini memiliki berbagai multiplier effect, mulai dari menarik investasi asing lainnya, hingga menyerap tenaga kerja lokal, serta sejalan dengan target mewujudkan kemandirian energi nasional,” papar Erick.
Sementara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, energi transisi, green energy, dan circular energy saat ini menjadi prioritas, sejalan dengan Grand Strategi Energi Nasional.
Selain itu, saat ini Indonesia juga masih menghadapi defisit transaksi berjalan (CAD), namun di sisi lain masih terdapat banyak sumber daya energi domestik.
“Pertamina sebagai BUMN telah memformulasikan kembali strategi yang sejalan dengan arahan Pemerintah dalam mencapai penurunan 41% carbon emission di tahun 2030. Untuk menekan defisit CAD, Pertamina memastikan proyek gasifikasi batubara menjadi DME ini akan tetap berjalan agar bisa mencapai target pemerintah untuk bebas impor LPG pada tahun 2027,” katanya.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Suryo Eko Hadianto, menuturkan bahwa para pihak yang terlibat dalam penandatanganan pada hari ini akan bekerja keras untuk segera merealisasikan pembangunan proyek.
“Kami percaya penandatanganan pada hari ini merupakan lompatan signifikan dalam perkembangan kerjasama proyek, dan kami optimis proyek ini dapat dijalankan tepat waktu,” katanya.
Selain itu, PTBA juga menegaskan kerjasama ini menjadi portofolio baru bagi perusahaan yang tidak lagi sekadar menjual batu bara, tetapi juga mulai masuk ke produk-produk hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Sebagaimana diketahui bahwa proyek ini berpotensi menghemat cadangan devisa sekitar Rp 9,7 triliun per tahun, dan neraca perdagangan Rp 5,5 triliun per tahun.
Tak hanya itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect, yakni dengan menarik investasi asing lainnya, dan potensi penerimaan pajak dan non-pajak negara sebesar Rp 800 miliar per tahun.
Penggunaan porsi TKDN di dalam proyek juga dapat memberdayakan industri nasional dengan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 10 ribu pekerja pada saat konstruksi dan sekitar 8 ribu orang ketika pabrik mulai beroperasi.
Amandemen Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pengolahan DME antara Pertamina, PTBA dengan APCI yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat dan Jakarta, Indonesia ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto, Direktur Pengembangan Usaha PTBA Fuad I. Z. Fachroeddin, dan President & CEO APCI Seifi Ghasemi, yang disaksikan Menteri BUMN, Erick Thohir.
