PT BA

Hanya Tambang Yang Stripping Ratio Rendah Bisa Hidup

Jakarta,Ruangenergi.com-Perubahan paradigma dari energi tidak terbarukan (fosil base) ke energi terbarukan (non fosil base) tidak bisa dikaitkan dan dianalisa dengan adanya pandemi Covid-19, karena pengaruh Covid 19 yang berakibat turunnya permintaan batubara hanya bersifat sementara . Ini spike bukan trend.

Memang ada penurunan permintaan batubara karena beberapa pabrik-pabrik di luar negeri utamanya China sedang slow down atau dibeberapa lain malah tutup.

ms marpaung

“Memang ada trend menurun untuk jangka panjang atas permintaan energi fossil seperti migas dan batubara karena adanya meningkatnya kesadaran penduduk negara-negara maju untuk mengurangi emisi CO2 dan gas-gas pollutan lainnya. Dengan cara beralih perlahan lahan ke energi non fosil yang lebih akrab lingkungan. Hal ini juga di-endorse oleh berbagai bank-bank besar didunia untuk tidak memberi pinjaman uang bagi pembangunan Power Plant yang berbasis energi fossil, sebagaimana mereka sepakati dalam konsensus Paris. Sebagai konsekwensinya secara perlahan lahan satu persatu pembangkit listrik berbasis batubara akan ditutup (closed down). Sementara itu fasilitas dan teknologi untuk pembangkit listrik berbasis sumber daya terbarukan semakin tersedia dan harganya makin murah,” jelas praktisi pertambangan MS Marpaung kepada ruangenergi.com,Kamis (15/10/2020) di Jakarta.

Menurut MS Marpaung,jikalau volume permintaan batubara makin menurun makan harga batubara bisa menjadi turun, karena memenuhi Hukum Pasokan-Permintaan (Supply-Demand).

“Kalau sisi pasokan (supply) tinggi, sementara permintaan (demand) menurun karena beralih ke sumber energi terbaharukan maka harga jual akan turun. Kalau harga jual turun (dibawah ongkos produksi) maka tambang pasti akan tutup. Lapangan kerja hilang, buruh di PHK. Hanya tambang yang Stripping Ratio rendah nanti yang bisa hidup tetapi dimana lagi ada tambang batubara yang stripping rationya rendah, yang tinggal sekarang cadangan yang stripping ratio tinggi. Maka pemerintah mencoba membantu dengan perusahaan agar tetap bisa hidup dengan cara mempersiapkan dengan cara akan memberi “insentif Fiskal”, yaitu membebaskan Royalty atau PNBP. Pajak Badan (Corporate Tax) akan tetap dikenakan. Tapi perlu diperhatikan bahwa pemberian insentif fiskal dengan pembebasan royalti itu hanya akan diberikan kpd perusahaan yang melakukan hilirisasi. Jika tidak melakukan hilirisasi hanya diperpanjang 2X 10 tahun (saja). Berarti sampai tahun 2040,”

“Kebijakan ini tahun 2040 nanti bisa lagi dirobah oleh pemerintah saat itu, tergantung arah bisnis dan potensi ekonomis batubara pada tahun 2040 nanti. Kalau pada saat itu batubara sudah sama sekali tidak laku, seperti pada tahun 1982, mungkin pajak badannyapun dikurangi lagi. Tapi bisa juga sebaliknya pada tahun 2040 ada perobahan teknologi sehingga ada pabrik atau industri yang butuh bahan carbon, tidak lagi dalam bentuk energi tapi sebaga sumber CARBON untuk bahan kain, plastik dan lain-lain,” papar Marpaung yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Royalti Diatur

Marpaung menambahkan bahwa royalty atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ada diatur dalam UU PNBP no. 9 tahun 2018. Barang-barang atau sumberdaya yang dikenakan PNBP ada daftar atau  listnya. Dan besaran berapa (%) PNBP yang dikenakan pemerintah kepada setiap komoditi juga diatur oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yaitu versi terakhir PP no. 28 tahun 2019.

“PP ini sudah beberapa kali diganti atau direvisi. Dan perlu diingat bahwa komoditi yang kena royalty atau PNBP itu bukan hanya komiditi energi seperti batubara, tetapi ada beberapa komoditas lain, seperti kayu, ikan dll,”

“Dulu kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri harus bayar PNBP berupa fiskal ke LN, tapi kemudian kewajiban bayar fiskal ini kemudian dihapus. Jadi kalau royalty komoditi tambang suatu saat di 0% kan maka itu sebagai keputusan politik saya kira bisa saja dilaksanakan demi keberlangsungan kehidupan industri batubara agar lebih panjang (lama) bisa memberi lapangan kerja. Saya kira kita tidak perlu melihat batubara sebagaa barang komoditi yang disanjung-disanjung tinggi karena di era tahun 1965 sd 1985 batubara itu pernah tidak memiliki nilai eknomi sebagai komoditi dagangan,” ungkap Marpaung yang juga pernah menjadi Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba.

Marpaung mengingatkan minyak bumi tidak termasuk yang diatur dalam UU PNBP karena konsepnya berbeda yaitu memakai konsep “Gross Split” atau “Cost Recovery”.

BACA JUGA  Medco Energi Umumkan Hasil Kinerja Kuartal Pertama 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *