Jakarta, ruangenergi.com- Dihadapan anggota Komisi VII DPR RI, bp Indonesia menyampaikan sejumlah harapannya.
bp berharap DPR RI bersama Pemerintah Indonesia segera melakukan penyelesaian amandemen UU Migas. Alasannya, langkah ini untuk memberikan kepastian hukum investasi di Indonesia. Terlebih lagi, hal tersebut mampu membuat manajemen bp Indonesia memenangkan perjuangan di Kantor Pusat dan para partner agar mereka mau menyetujui rencana investasi hulu migas yang diajukan.
“Komenter mengenai investasi, alhamdulilah tadi seperti disampaikan Pak Kepala SKK Migas, bp baru saja menyelesaikan proyek Train III dengan biaya investasi kurang lebih US$6 milyar. Saat ini kami sedang dalam proses final investment deccission (FID) untuk Proyek UCC. Proyek UCC ini proyek baru yang langsung kami tindak lanjuti setelah Train III selesai, dan target kami mencapai FID di semester pertama tahun ini,” kata Hardi Hanafiah, Vice President Indonesia and Managing Counsel Asia Pacific BP Berau Ltd dihadapan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/03/2024), di Jakarta.
Hardi menambahkan, pihaknya kini tengah menyelesaikan pekerjaan termasuk juga mengusahakan persetujuan agar keputusan investasi dari Kantor Pusat bp dan para partner bisa tercapai di semester satu tahun ini.
“Investasi untuk bp sendiri secara internal, terus terang kami harus bersaing ketat di Kantor Pusat, karena pertama-mungkin Ibu-Bapak (anggota Komisi VII DPR)- sudah mendengar dari tahun 2019 bp mencanangkan Zero Emission di 2050 atau lebih cepat. Itu artinya beberapa proyek renewable harus kami pertimbangkan dan artinya beberapa investasi untuk kegiatan hydrocarbon berkurang. Tetapi dengan gembira saya sampaikan, Indonesia tetap mendapat perhatian tertinggi di bp. Terbukti dari diselesaikannya Train III dan segera setelah itu kami mencanangkan Proyek UCC,” tutur Hardi.
Dia juga menjelaskan, sampai saat ini bp merasa tidak ada hambatan yang berarti karena dukungan penuh dari Kepala SKK Migas dan seluruh manajemennya.
“Kalau pun ada satu yang kami catat mungkin mengenai kepastian hukum (seperti pernah dibahas di workshop dengan Badan Legislatif DPR beberapa bulan lalu).Mudah-mudahan amandemen UU Migas ini bisa segera direalisasikan sehingga komponen aspek legal certainty dari sebuah keputusan investasi bisa memperingan perjuangan kami untuk memenangkan kompetisi mendapatkan investasi dari Kantor Pusat dan para partner,” tegas Hardi berharap.
