Jakarta, ruangenergi.com- Indonesia harus membangun track record yang bagus supaya bisa dipercaya oleh kantor pusat perusahaan migas multinasional.
Indonesia Petroleum Association (IPA) berharap untuk pemerintah yang akan datang supaya koordinasi antar kementerian diperkuat banget. Karena di sini ini yang sulit.
“Demi untuk tercapai yang diinginkan negara ini maka semua harus kerja sama dengan mempermudah investor lah. Koordinasi antar kementerian diperlukan,” kataDirektur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong dalam Media Brief IPA, Rabu (26/06/2024), di Jakarta.
Marjolijn bercerita, case by case di kementerian berbeda-beda. Di Kementerian Keuangan beda case dengan Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan Kementerian Perindustrian.
“Kita harus konsisten memperbaiki.Track record Indonesia sendiri seperti Rina bilang ( Rina Rud: Deputy Chief of Infographic Sub Committee IPA Convex 2024) suka gak dipercaya sama pemegang modal,” tutur Meiti-sapaan akrab Marjolijn Wajong.
Memang diakui, lanjut Marjolijn, SKK Migas sudah mulai memperbaiki diri. Cuma ini yang harus ditingkatkan di institusi/lembaga lainnya di negeri ini.
Dalam catatan ruangenergi.com, Deputy Chief of Infographic Sub Committee IPA Convex 2024 Rina Rud, mengatakan industri minyak dan gas (migas) memandang di Indonesia ini selalu ada masalah dengan kepastian hukum dan monetisasi.
Sebagai sebuah perusahaan migas internasional yang berada di Indonesia, pasti berusaha bersaing dengan asset-asset di negara lain untuk mendapatkan capital.
“Misalkan, target tahun ini ada US$1 billion untuk eksplorasi atau untuk development, itu kita (perusahaan migas yang sama) bersaing dengan asset-asset lain. Pada saat rebutan (untuk mendapatkan pembiayaan dari kantor pusat) di situlah terjadi ranking. Jadi di situlah Indonesia sering kalah. Masalah monetization delay (pelambatan monetisasi),” kata Rina menjawab pertanyaan ruangenergi.com, dalam Media Brief IPA, Rabu petang (26/06/2024), di Jakarta.
