Pontianak, Kalimantan Barat, ruangenergi.com- Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendiskusikan bersama Bph Migas, PT Pertamina Patra Niaga dan PT Aneka Kimia Raya Tbk (AKR) atas masalah perminyakan di provinsi yang dia pimpin pada Kamis (27/06/2025), di Pendopo Gubernur Kalbar.
Gubernur menerima kunjungan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi, Vice President Supply & Distribution Operation Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, dan External Relation & Retail Petroleum AKR Corporindo Catherine Constantin.
Gubernur Kalbar didampingi Kepala Bidang Ketenagalistrikan & Pengelolaan Energi Pemprov Kalimantan Barat Rudy Hadianto saat berdialog dengan Bph Migas dan BU Migas tesebut.
“Sudah disampaikan keluhan. Yang pertama adalah masalah alur pelayaran, alur sungai, alur muara sungai Kapuas.Itu sudah dangkal. Mereka (Badan Usaha) memohon supaya alur itu untuk bisa dikeruk. Selanjutnya dari kita (Pemprov Kalbar), kita sampaikan kepada mereka, supaya masyarakat jangan sampai kehabisan minyak solar subsidi,” kata Ria Norsan, Kamis (26/06/2025), di Pontianak, Kalimantan Barat.
Ria Norsan meminta kepada Pertamina supaya kuota BBM Subsidi masyarakat bisa terpenuhi.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mencari minyak (di Kalimantan Barat). Tadi kita diskusikan dengan santai (bersama BPH Migas dan BU Pertamina plus AKR), agar bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,”ungkap Ria Norsan.
Anggota Komite Bph Migas Abdul Halim di hadapan Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan atas distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Kalimantan Barat.
“Kami ada perjanjian kerja sama (PKS) dalam pengawasan distribusi BBM Kalimantan Barat. Kami juga menegaskan tidak ada pungli yang dilakukan Organda dalam penyaluran, distribusi BBM” tegas Halim.
Bph Migas, lanjut Halim, meminta agar Pemprov Kalbar untuk segera mengatasi masalah pendangkalan alur sungai Kapuas agar kapal/tongkang pengangkut BBM bisa masuk ke TBBM dan IT yang ada di Pontianak.
“Semoga masalah sedimentasi/pendangkalan alur Sungai Kapuas ini bisa diatasi segera agar tidak mengganggu distribusi BBM ke Kalimantan Barat ke depannya nanti. Ini penting untuk ketahanan energi kita”ungkap Halim.
