Jakarta,ruangenergi.com– Meskipun Pajak Karbon berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun demikian pajak ini juga berpotensi dampak negatif pada penurunan output nasional, konsumsi riil dan tenaga kerja sebagai akibat biaya tinggi pada sektor industri yang akan mengakibatkan hilangnya daya saing industri nasional.
Perlu analisa yang lebih detail dan menyeluruh atas dampak pemberlakuan Pajak Karbon dimana Pajak Karbon masih diterapkan secara terbatas oleh beberapa negara.
Meskipun berbagai kajian ekonomi yang dilakukan oleh IMF dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon akan memberikan manfaat pada pendapatan negara dan pengendalian emisi GRK, namun pada kenyataannya hanya 7 negara G20 yang menerapkannya.
Indonesia hendaknya secara arif serta tidak terburu-buru dalam menerapkan Pajak Karbon dan instrumen pengendalian emisi GRK.
Penerapan Pajak Karbon di Indonesia harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, karena saat ini Indonesia sedang dalam tahap pertumbuhan ekonomi dan industri dengan sumber daya saing nasional bertumpu pada energi fosil khususnya batu bara.Penerapan Pajak Karbon akan berpotensi besar mengakibatkan Indonesia kehilangan sumber daya saing industri nasional.Belum ada satu negara-pun yang menerapkan pajak karbon untuk sektor industri besi dan baja.
“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Emisi GRK Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil emisi namun demikian jumlah emisi per kapita dan emisi industri masih di bawah rata-rata emisi negara G20 dengan emisi industri baja masih di bawah rata-rata dunia,” kata Pakar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Agus Tjahajana dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com, Kamis (23/02/20220 di Jakarta.
Agus Tjahajana yang kini menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuturkan, industri nasional, termasuk industri baja, perlu mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi NDC sebagai bagian pelaksanaan dari Paris Agreement.Berbagai opsi teknologi perlu dikembangkan dalam mencapai target ekonomi karbon netral yang perlu disusun menjadi Roadmap Pengembangan Industri Berbasis karbon Netral.
“Implementasi Roadmap Industri Berbasis Karbon Netral, sebagaimana dilakukan negara lain, memerlukan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholders mengingat dampak implementasi ini akan meningkatkan biaya industri secara signifikan dan membutuhkan biaya CAPEX yang sangat besar.Industri baja dalam mendukung penurunan emisi karbon global. Industri besi dan baja merupakan salah satu industri penghasil gas rumah kaca terbesar. Memasuki tahun 2022, industri baja menyumbang sekitar 7% dari emisi karbon global. Hal ini seiring dengan pemulihan industri baja global yang terus berlanjut setelah pada 2021 mengalami peningkatan produksi menjadi 1,9 miliar metrik ton,” ungkap Agus.
Sebagai langkah antisipatif,lanjut Agus, beberapa negara produsen baja terbesar di dunia telah mendorong pentingnya baja rendah karbon dalam rencana industri bersih. Bahkan enam bank global utama telah menyiapkan kerangka pinjaman untuk mendukung upaya dekarbonisasi industri baja. Tiongkok mulai menerapkan pengurangan produksi baja dengan tujuan mengurangi emisi dan meningkatkan target efisiensi yang perlu dicapai industri baja dalam tiga tahun ke depan.
“Selain melalui peningkatan efisiensi, pilihan untuk dekarbonisasi industri baja dapat dilakukan melalui reduksi langsung hydrogen besi dengan tanur listrik yang didukung oleh sumber sumber listrik rendah karbon.Reduksi hydrogen langsung dari bijih besi dipandang sebagai salah satu teknologi kunci untuk secara signifikan mendekarbonisasi produksi baja. Teknologi ini diperkirakan akan mulai diterapkan di UK dan dapat tetap menjaga daya saing industri baja,” papar Agus.
Masih menurut Agus, pembuatan baja primer berdasarkan reduksi langsung hidrogen dan tanur listrik dapat dibuat kompetitif dengan teknologi pembuatan baja oksigen dasar. Meskipun demikian penggunaan teknologi tersebut memerlukan beberapa dukungan seperti elektrolisis suhu tinggi terintegrasi, mengatasi kebijakan dan biaya jaringan yang berdampak buruk terhadap harga listrik industri dan menempatkan industri besi dan baja Inggris pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan internasional; memberikan kejelasan tambahan insentif untuk industri padat energi dalam skema perdagangan emisi dan mengembangkan dan memperkenalkan peraturan karbon lintas batas untuk produk besi dan baja untuk memastikan daya saing industri nasional dan mencegah kebocoran karbon;
“Pendapat dan juga setelah berdiskusi dengan Asosiasi Industri Baja;
1. Kondisi Emisi Rumah Kaca Indonesia secara umum lebih rendah disbanding negara G-20, dan jauh lebih kecil dari RRT atau Jepang. Baik China dan Jepang juga pada posisi tidak sesuai jalur menuju target peningkatan 1,5 º C.
2. Capex yang dibutuhkan sangat besar sehingga perlu dukungan kebijakan pemerintah. Salah penerapan akan mengakibatkan daya saing terganggu dan bisa menimbulkan unfair policies
3. Masalah Teknologi sudah ada yang proven, tapi banyak jalur/opsi teknologinya, yang jadi masalah keekonomiannya;
4. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai Indonesia menjadi pelopor dan kemudian kurban dari kebijakannya sendiri;
5. Yang sdh bikin emisi banyak malah diuntungkan,
6. Indonesia hanya produksi sekitar 8-10 juta ton, sedangkan global 1,8 miliar ton, kecil sekali kontribusi emisi Indonesia
7. Road Map adopsi Teknologi Karbon dari beberapa negara : EU, Korea Selatan, Jepang,Tiongkok, dan India.
8. Belum ada satupun negara di dunia yang menerapkan pajak karbon bagi industri baja mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap daya saing
9. Meskipun secara global kontribusi emisi baja besar, namun industri baja Indonesia masih dibawah rata-rata emisi global karena: Industrinya banyak berbasis EAF dan bukan blast furnace, bahkan karena jumlah produksinya minim maka industri baja indonesia tidak bisa dikatakan masuk kategori penyumbang emisi yang besar, malah mungkin termasuk paling kecil
10. Transformasi industri baja menuju net zerro emission akan masih sangat panjang, bahkan asosiasi industri baja Jepang pada saat diskusi dengan IISIA mereka ragu target zerro net emission di tahun 2060 dapat tercapai,” pungkas Agus.
