Jakarta,RuangEnergi.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sedang membuat rencana pembangunan integrated pipeline gas dari Sumatera Utara ke Jawa Barat (North Sumatera to West Java).
Langkah ini sudah dimasukan ke dalam Proyek Strategis Nasional dan kementerian sedang mempersiapkan prosesnya secara seksama.
“Ini sudah masuk kedalam Proyek Strategis Nasional..Saat ini kami sedang disiapkan prosesnya.,” kata Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Migas Kementerian ESDM, Nanang Untung Cahyono kepada ruangenergi.com,Kamis (3/12/2020).
Nanang menjelaskan, Kementerian ESDM sedang review ulang FS yang pernah disiapkan oleh PT PGN agar bisa segera diimplementasikan kemungkinan besar akan pakai APBN.
Dalam catatan ruangenergi.com,pipa gas sepanjang Jawa hingga Sumatera ditargetkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terbangun tahun 2021. Pembangunan pipa gas ini bertujuan untuk menyerap gas di dalam negeri. Memberikan akses energi kepada masyarakat sehingga memberi dampak positif.
Sekertaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menerangkan ada sebagian Sumatera sudah tersambung, Dumai tengah dibangun, di Jawa ada Cirebon-Semarang jadi priorits pemerintah untuk segera diselesaiakan.PT PGN Tbk juga menargetkan jaringan infrastruktur gas Trans Jawa dan Sumatera dapat segera terkoneksi. Saat ini, pembangunan tinggal menyisakan pipa Cirebon-Semarang dan Medan-Dumai.
“Ke depan kita lengkapi jaringan gas (jargas) Sumatera hingga Jawa, sebagian Sumatera tersambung,” terangnya saat peresmian SPBG, di kawasan KIIC Jl Permata Raya, Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Selasa (17/12/2019).
Konektivitas jaringan gas Trans Sumatera-Jawa diharapkan dapat memenuhi utilitas kebutuhan domestik. Infrastruktur pipa gas existing ada di Sumatera bagian tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Pemerintah menargetkan bauran energi minimal 22% dari energi yang bersumber dari gas pada 2024 tercapai. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama dalam keterangan pers mengatakan bila bauran energi itu terwujud, maka negara dapat mengurangi impor bahan bakar minyak dan LPG mencapai Rp 62 T dan menghemat subsidi APBN sebesar Rp 13 T.
