Jakarta, Ruangenergi.com – PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) hari ini (03/06), tengah menggelar pemaparan secara umum di hadapan karyawan Chevron Pacific Indonesia tentang Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pertamina Hulu Energi (PHR) oleh Dirut PHE, Budiman Parhusip secara virtual.
Inti town hall meeting ini sebagai rangkaian alih kelola blok Rokan yang akan terjadi pada 9 Agustus 2021 mendatang.
Pasalnya, pada 8 Agustus 2021 nanti, alih kelola Blok Rokan yang dilakukan oleh PT CPI akan berakhir, dan pada 9 Agustus 2021, Blok Rokan akan dikelola oleh operator baru yakni PT PHR.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PHR, Jaffee Arizona Suardin, telah melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Riau, Syamsuar. Kunjungan tersebut dalam rangka persiapan alih kelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang.
Dalam kunjungan ini Jaffee ingin memastikan proses transisi berjalan lancar dan Pemprov Riau mendukung proses peralihan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina.
Ia mengatakan, Pengelolaan Blok Rokan oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada tanggal 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) dan pemerintah daerah memiliki hak Participating Interest (PI) sebesar 10%, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan bahwa Pemprov Riau siap mendukung proses peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Dengan dikelola langsung oleh Pertamina, diharapkan kedepannya Blok Rokan memberikan kontribusi yang semakin signifikan untuk pemenuhan kebutuhan energi migas nasional.
“Kami berharap setelah proses transisi selesai, dan Blok Rokan dikelola Pertamina, maka hak pemerintah daerah untuk mengelola PI sebesar 10% juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini,” jelas Syamsuar.
Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan bahwa setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD yang berada di Provinsi Riau, akhirnya terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI ini, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Selain itu, Syamsuar juga berharap agar PHR bisa memberdayakan BUMD, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal untuk kegiatan penunjang operasional Blok Rokan.
“Tidak kalah penting adalah status dari eks pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina,” kata Syamsuar.
Sementara, Dirut PHR, Jaffee mengatakan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan kedepannya diharapkan sinergi dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dengan Pemprov Riau.
Terkait dengan status bagi para eks pekerja CPI, tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina.
“Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina,” kata Jaffee.
Sebagai informasi, Blok Rokan berada di Provinsi Riau, dengan wilayah kerja di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkali, Siak dan Kampar, serta dua kota, yaitu Pekanbaru dan Dumai. Dengan luas wilayah kerja mencapai 6.300 KM2, Blok Rokan memiliki 80 lapangan produksi dengan jumlah sumur mencapai 12.000 lebih.
“Saat ini produksi rata-rata Blok Rokan mencapai 165.000 BOPD dan tantangan terbesarnya adalah menjaga kestabilan produksi dengan angka decline rate yang masih cukup tinggi,” terang Jaffee.
PT Pertamina Hulu Rokan – Regional Sumatra, lanjut Jaffee, akan berupaya maksimal dengan mengedepankan prinsip Grow, Agressive, Massive, Efficient dan Resilient dalam setiap kegiatan operasionalnya.
