Palembang, Sumsel, ruangenergi.com- Komitmen menjaga keberlanjutan operasi hulu migas sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan dalam koridor hukum kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara SKK Migas, KKKS wilayah Sumbagsel, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya target swasembada energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
Dalam kunjungan kehormatan yang berlangsung Rabu (11/2), Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Mayjen TNI Dr. Andrey Satwika Yogaswara, S.Sos., S.H., M.M., CFrA hadir bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto, GM Pertamina Hulu Rokan Regional-1 Zona 4 Djujuwanto, serta perwakilan Medco EP South Sumatera Region.
Rombongan disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Ketut Sumendana, S.H., M.H., didampingi jajaran pimpinan Kejati Sumsel, yakni Asisten Intelijen Totok Bambang Sapto Dwijo, S.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Chairul Fauzi, S.H., M.H., serta Asisten Tindak Pidana Umum Ateng Pujiyanti, S.H., M.H.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi momentum penguatan koordinasi lintas institusi untuk memastikan kelancaran operasi hulu migas di wilayah Sumatera Selatan. Selain mempererat komunikasi, forum ini juga membuka ruang kolaborasi strategis dalam mendukung agenda besar pemerintah di sektor energi.
Mayjen TNI Andrey Satwika Yogaswara menegaskan bahwa SKK Migas dan KKKS merupakan bagian integral dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan mandat Presiden, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional.
“SKK Migas, KKKS, dan Kejaksaan memiliki peran yang sama dalam memastikan target pemerintah dapat tercapai. Dukungan antar lembaga menjadi kunci agar kegiatan operasi berjalan optimal dan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor energi, khususnya industri hulu migas, tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Kepastian hukum dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan operasi sekaligus menjaga tata kelola yang baik di sektor strategis nasional tersebut.
“Kami berkomitmen menjalankan operasi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum. Dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sangat dibutuhkan agar seluruh kegiatan berjalan selaras dengan arahan Presiden,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto menyoroti kompleksitas industri hulu migas yang dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan aset negara berupa BMN hulu migas yang termasuk Objek Vital Nasional Strategis, hingga dinamika sosial di wilayah operasi.
“Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam aspek hukum, menjadi kebutuhan mutlak. Sinergi dengan Kejati Sumsel sangat penting untuk menjaga kelancaran operasi di lapangan,” jelas Yunianto.
Ia juga menegaskan bahwa setiap produksi minyak mentah memiliki dampak signifikan terhadap lifting nasional, penerimaan negara, hingga upaya menekan impor minyak dan BBM. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang terus menekankan pentingnya pengurangan impor energi.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari strategi antisipatif untuk meminimalkan potensi hambatan operasional di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, SKK Migas dan KKKS turut menyampaikan perkembangan terbaru kegiatan hulu migas di wilayah Sumbagsel.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Ketut Sumendana menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung kegiatan hulu migas melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan negara.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor strategis nasional seperti hulu migas juga menjadi bagian dari upaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara regulator, operator, dan aparat penegak hukum, diharapkan kegiatan hulu migas di Sumatera Selatan dapat berjalan optimal sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi ketahanan energi nasional dan perekonomian negara.
