Jakarta, ruangenergi.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan III tahun 2024. Rasio Desa Berlistrik nasional tercatat sebesar 99,90%, sementara capaian RD khusus PLN mencapai 92,75%. Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 99,82%, dengan RE PLN sebesar 98,42%. Angka ini meningkat dari triwulan sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Nur Hidayanto pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan (Lisdes) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Triwulan III 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (06/11/2024).
“Meski begitu, masih ada sekitar 6.072 desa/kelurahan serta 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN,” ujarnya.
Seperti diketahui, rasio desa berlistrik adalah perbandingan jumlah desa yang telah teraliri listrik dengan jumlah desa di seluruh Indonesia. Sedangkan rasio elektrifikasi merupakan perbandingan rumah tangga yang telah berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia.
Nur mengatakan mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Indonesia Timur, yakni sebanyak 4.808 desa/kelurahan dengan rincian Sulawesi 269 desa, Maluku 229 desa, Nusa Tenggara 141 desa, dan Papua 4.398 desa.
“Tantangan utama dalam pelaksanaan program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU), akses jalan yang kurang memadai, ketersediaan lahan, keterbatasan tenaga kerja, kondisi keamanan, serta kendala perizinan, terutama terkait hutan dan kesesuaian pemanfaatan ruang,” ungkap Nur.
Ia menyampaikan, pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan langkah strategis guna menghadapi berbagai tantangan ini. PLN diharapkan memprioritaskan penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik di wilayah timur dan mempercepat pengalihan dari desa berlistrik Non-PLN serta Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) menjadi desa berlistrik PLN, demi meningkatkan keandalan pasokan listrik.
PLN juga diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pemasaran Listrik Nasional (APLN), inventarisasi kendala pelaksanaan lisdes, serta memfasilitasi usulan pembangunan jaringan listrik dari DPR, DPRD, dan pemerintah daerah. Selain itu, sosialisasi akan dilaksanakan agar masyarakat segera memanfaatkan jaringan listrik yang sudah terbangun. Masyarakat tidak mampu akan didata untuk diusulkan masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
“Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya elektrifikasi dan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” tutup Nur.
