Sorong, Papua, ruangenergi.com- Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Irjen (Purn) Eko Indra Heri menyampaikan, sektor hulu migas Indonesia sangatlah penting peranannya antara menjaga ketahanan energi nasional, meningkatkan penerimaan negara serta menggerakkan roda perekonomian nasional.
Potensi hulu migas nasional masih sangatlah besar. Sadar akan hal itu, SKK Migas selalu bersama Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi sektor hulu migas.
“Ini bukan upaya yang pertama kali, koordinasi dan supervisi sektor energi oleh KPK dengan seluruh stakeholder di sektor hulu migas dan kami rasakan betul manfaatnya, terutama dalam upaya pencegahan terhadap prilaku yang tidak produktif dan koruptif serta dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik”, kata Eko saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas yang diawasi kinerja dan operasionalnya oleh SKK Migas.
Dalam kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Kantor SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, pada Senin (13/05/2024), diskusi difokuskan pada solusi-solusi pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi demi terciptanya dunia usaha yang bersih khususnya bagi pelaku usaha hulu migas yang beroperasi di Propinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menugaskan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) untuk melakukan
Hadir dalam acara dimaksud, Kepala Satgas 2 Direktorat AKBU – KPK RI, Roro Wide Sulistiowati bersama tim, Pengawasan Internal SKK Migas, Irjen (Purn) Eko Indra Heri, Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu Subagyo didampingi Kepala Departemen Formalitas & Komunikasi SKK Migas Pamalu, Galih Agusetiawan, Koordinator Kelompok Kerja Umum dan keuangan SKK Migas Pamalu, Eko Ariawan Filipus, General Manager Pertamina EP Regional 4 Zona 14 Zulfikar Akbar, General Manager Petrogas (Basin) Ltd., Alfian Telaumbanua, General Manager Petrogas (Island) Ltd., Afar Alzubaid Mbai, General Manager MontD’Or Salawati Ltd, Hendra Jaya, Manager External Affairs Genting Oil Kasuri Pte Ltd, Gomgom Pasaribu, Manager BP Indonesia, Bapak Samuk Franklyn Konyorah.
Eko menambahkan bahwa, kehadiran industri hulu migas di Tanah Papua, tentunya telah turut memberikan dampak positif berganda, antara lain dalam bentuk dukungan terhadap program Pemda bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat, adanya pemasukan kas daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan dari hadirnya industri turunan dari kegiatan hulu migas itu sendiri. Oleh karena itu pendampingan dan pengawalan KPK seperti kegiatan hari ini akanlah sangat berarti bagi industri hulu migas.
Kepala SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku, Subagyo menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK yang telah hadir di Kantor Perwakilan Papua dan Maluku.
Dia uga menjelaskan peluang peluang perbaikan terhadap kendala yang dihadapi industri migas di wilayah Papua dan Maluku yang memerlukan energi dan waktu yang kerap dihadapi oleh KKKS di wilayah kerjanya.
“Kesempatan ini merupakan momen baik bersama KPK dalam tugasnya melaksanakan program pencegahan korupsi, dengan tetap sejalan dalam mendukung terciptanya kelancaran target operasi produksi nasional, memastikan 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan tepat waktu, serta meningkatkan pentingnya terciptanya citra positif investasi atas hadirnya kegiatan hulu migas di Timur Indonesia,” jelas Subagyo.
SKK Migas Perwakilan Pamalu terus berupaya untuk memperbaiki Tata Kelola administrasi hingga bisa menciptakan budaya anti anti Korupsi, hal tersebut dilakukan dengan telah terbukti dimilikinya sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System yang diperoleh sejak tahun 2019, dan terus dipertahankan hingga tahun ini .
“Dengan penerapan prinsip 4 No, yaitu 4 No’s: 1. Tidak memberi dan menerima suap (No Bribery), 2. Tidak memberi dan menerima imbalan (No Kickback), 3. Tidak memberi dan menerima hadiah (No Gift) dan 4. tidak memberi dan menerima jamuan mewah (No Luxurious Hospitality), dalam menerapkan 4 prinsip itu, kami bisa lebih fokus pada pencapaian terhadap kegiatan operasional dan tidak mudah terganggu atas hal hal yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi,” tegas Subagyo dalam penyampaian pembukaan awal diskusi.
