Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM : Pertambangan Tanpa Izin Rugikan Negara dan Kerusakan Lingkungan

Jakarta, Ruangenergi.comKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja Nasional Tim Satuan Tugas Lintas Kementerian/Lembaga Penanganan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) komoditas mineral dan batubara, yang dilakukan secara virtual.

“Penanganan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin tidak akan efektif apabila hanya dilakukan oleh satu unit instansi pemerintah. Dalam menangani pertambangan tanpa izin diperlukan upaya yang masif oleh pemerintah baik pusat maupun daerah beserta seluruh lapisan masyarakat,” kata Arifin, (13/10).

Ia menambahkan, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) saat ini kian marak. Hal ini sejalan dengan naiknya harga pasar komoditas mineral dan batubara yang melebihi angka US$ 200 per ton di pasar internasional.

Pasalnya, Kegiatan PETI yang terjadi di lapangan tidak saja dilakukan oleh masyarakat perorangan. Akan tetapi, juga terindikasi adanya yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh kelompok-kelompok usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang mengambil sumber daya alam mineral dan batubara tanpa melalui mekanisme perizinan adalah merupakan kegiatan ilegal atau tindak pidana.

“Lokasi PETI yang tercatat ada di Kementerian ESDM ada kurang lebih sekitar 2.741 lokasi terdiri dari 96 lokasi PETI batubara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Lalu sekitar 2.645 PETI mineral yang tersebar hampir diseluruh provinsi yang melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja PETI dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta 133 lokasi di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP yang akan diidentifikasi,” tuturnya.

Lokasi-lokasi tersebut nantinya yang akan diidentifikasi oleh Kementerian ESDM bersama Dinas ESDM dan Polda setempat.

“Kami juga menyampaikan bahwa dampak-dampak dari kegiatan penambangan tanpa izin ini dapat menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi. Juga ada resiko membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai juga berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup, antara lain banjir, longsor, dan juga mengurangi kesuburan tanah,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, potensi lain dari pertambangan tanpa izin ini adalah merugikan penerima negara bukan pajak serta penerimaan pajak daerah yakni setengah pendapatan daripada Direktorat Minerba.

BACA JUGA  Ini Kata Menteri ESDM soal Investasi Migas di Indonesia

Selain itu, pertambangan tanpa izin ini juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan hutan.

“Jadi, upaya penanganan PETI pada dasarnya dilakukan melalui upaya pembinaan kepada para pelaku PETI oleh instansi terkait. Namun, apabila kegiatan PETI masih tetap dilakukan, sehingga semakin merugikan dan meresahkan masyarakat perlu diupayakan penindakan oleh aparat hukum,” paparnya.

Dalam hal ini Kementerian ESDM tengah melakukan upaya penanganan-penanganan penambangan tanpa izin tersebut melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil), pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat.

“Jadi dalam Undang-Undang, IUPR (Ijin Usaha Pertambangan Rakyat) ini sudah memiliki akses untuk seluas 100 hektar dibandingkan dengan IPL (izin penetapan lokasi) yang dulunya hanya 25 hektar. Kita harapkan IUPR ini bisa menjadi indukan bagi IPL,” bebernya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *