Jakarta, ruangenergi.com- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dalam laman media sosialnya, Minggu (10/10) menyatakan, energi merupakan sektor yang strategis dan masih menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Sektor ini berperan sebagai katalis dengan menyediakan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Transisi energi adalah kebijakan penting untuk Net Zero Emission dan decarbonization. Ini adalah strategi jangka panjang untuk mengembangkan sistem energi rendah karbon (berdasarkan energi terbarukan dan energi yang ditingkatkan).
Strategi ini adalah kebijakan terpadu yang menangani semua sektor ekonomi dan berakar pada gerakan pembangunan berkelanjutan dan dukungan publik untuk aksi perubahan iklim. Ketergantungan terhadap energi fosil sudah sangat lama terjadi. Di sisi lain, kemampuan pasokan dari produksi dalam negeri semakin terbatas. Sekali lagi, reformasi subsidi bahan bakar fosil memiliki peran penting dalam transisi energi.
Ketika berbicara tentang transisi energi, ada tiga manfaat yang diharapkan dapat diperoleh: Pertama, mengatasi isu perubahan iklim yang meningkat. Saat ini, sektor energi menyumbang 46% emisi GRK nasional dan diproyeksikan meningkat hingga 65% pada skenario baseline 2060.
Hal ini tentu diharapkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan pasokan energi yang melimpah dan akan merugikan jika erus mengandalkan energi fosil. Oleh karena itu, kerangka kerja LCDI mendorong transisi progresif menuju energi bersih untuk menghindari emisi GRK yang berbahaya.
Manfaat kedua adalah meningkatkan ketahanan energi nasional. Transisi dalam fuel shifting juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Saat ini, produksi minyak Indonesia dalam tren menurun dan konsumsi minyak kita yang sebagian besar di sektor transportasi telah melampaui produksi. Akibatnya, sekarang Indonesia mengandalkan bahan bakar minyak impor.
Dengan beralih ke penggunaan kendaraan listrik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Namun, untuk memastikan transisi yang bersih, pasokan listrik untuk EV (kendaraan listrik) harus berasal dari sumber energi bersih. Dengan demikian, kita membutuhkan penyebaran pembangkit listrik EBT yang lebih masif.
Terakhir, dari perspektif ekonomi, investasi dalam transisi energi diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui penyebaran pembangkit listrik energi terbarukan (RE) dan upaya efisiensi energi.
Sementara investasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil hanya menciptakan 2,7 FTE (full time employment) per USD juta, investasi di EBT dan EE masing-masing dapat menciptakan 7,5 FTE dan 7,7 FTE. Hal ini cocok untuk mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama ketika Indonesia mencapai bonus demografi di tahun-tahun berikutnya.
