Jakarta, Ruangenergi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati kebijakan subsidi LPG 3 kg yang saat ini dilakukan secara terbuka, akan diubah menjadi secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah mengenai formulasi subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan, kebijakan ini yang bertujuan agar subsidi tepat sasaran tersebut akan dimulai paling lambat tahun 2022.
“Kebijakan subsidi LPG 3 kg diberikan secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran yaitu keluarga penerima manfaat (KPM), usaha mikro, petani dan nelayan yang berhak menerima subsidi sesuai dengan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS),” jelas Said Abdullah.
Menurutnya, LPG 3 kg ini akan dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga di pasar.
Lantaran subsidinya bersifat terbuka, Ia pun menjelaskan, besaran anggaran subsidi tiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk itu, seharusnya, kata Said, subsidi dilakukan secara tertutup agar teapt sasaran.
“Subsidi LPG 3 kg harus diberikan kepada masyarakat yang berhak,” pintanya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengungkapkan bahwa pihaknya harus mencocokkan data dengan Kementerian Sosial agar penerimanya tepat sasaran.
Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menuturkan, Pemerintah selalu berupaya menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan kebijakan fiskal manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, subsidi LPG 3 kg saat ini belum tepat sasaran. Sebba, selisih harga jual eceran dan patokan pada tahun 2020, lebih dari Rp 5.000.
“Di 2021, itu sedang di-update dengan data terbaru sekitar Rp 6.000-Rp 7.000 perbedaannya,” jelas Febrio.
Ia menambahkan, subsidi yang dilakukan secara terbuka seperti sekarang ini menyebabkan LPG 3 kg dapat dibeli seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan masyarakat mampu.
“Berdasarkan data Kemenkeu, sebanyak 36% total subsidi saja yang dinikmati 40% termiskin. Sementara 40% terkaya, justru menikmati 39,5% dari total subsidi. Ini adalah bentuk ketidakadilan,” imbuh Febrio.
Kemudian, katanya, pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah sebanyak 72,1% LPG merupakan impor, lalu hanya sekitar 27,9% yang berasal dari domestik. Untuk itu, kebijakan ini harus diperbaiki dengan segera.
Lebih jauh, Febrio mengemukakan bahwa harga LPG 3 kg harus tepat dan negara tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin.
Selian itu, dalam RDP ini, Pemerintah dan DPR juga menyepakati metode penyaluran subsidi direkomendasikan salah satunya melalui teknologi sidik jari atau biometrik wajah.
Sistem tersebut nantinya diintegrasikan dengan KPM bansos yang sudah ada sehingga tidak perlu lagi menggunakan kartu yang diberikan kepada penerima sesuai dengan DTKS.
