Jakarta, ruangenergi.com – Pemerataan akses listrik terus menjadi perhatian utama pemerintah. Melalui program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perluasan sambungan listrik hingga ke pelosok negeri, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program ini menyasar 5.758 desa yang belum terjangkau listrik PLN dengan membangun infrastruktur kelistrikan pedesaan serta memberikan akses sambungan kepada sekitar 1,2 juta rumah tangga. Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa program Lisdes merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat pelosok. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan pembuka peluang untuk pendidikan, peningkatan produktivitas ekonomi, hingga layanan kesehatan.
“Target Lisdes ini kami siapkan agar masyarakat di desa-desa terpencil dapat merasakan listrik yang andal dan berkelanjutan. Manfaatnya bukan sekadar terang, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Yuliot di Jakarta.
Untuk menjawab tantangan geografis wilayah 3T, pemerintah menerapkan kombinasi sambungan on grid bagi desa yang dekat dengan jaringan PLN serta solusi off grid untuk daerah terpencil.
Langkah awal telah dilakukan pada Juni 2025, saat Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan 55 pembangkit energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi, terdiri dari PLTP dan PLTS dengan total kapasitas 379,7 MW. Sejumlah proyek PLTS perdesaan kini sudah masuk tahap konstruksi dan sambungan perdana telah dinikmati ribuan rumah tangga.
Hingga akhir 2024, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83%, sehingga Lisdes 2025–2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong desa yang masih gelap. Pemerintah berharap, perluasan akses listrik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, hingga menggerakkan ekonomi lokal.
“Dengan penambahan kapasitas EBT desa dan sambungan baru, program Lisdes tidak hanya memberi akses energi, tapi juga mendukung pengurangan emisi karbon dengan memperluas penggunaan PLTS yang ramah lingkungan,” tambah Yuliot.
Sebagai catatan, hingga 2024 tercatat 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah berlistrik. Selain Lisdes, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu pada periode 2022–2024.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan energi berkeadilan, memastikan seluruh masyarakat – dari kota hingga pelosok – dapat menikmati manfaat listrik secara merata.
