Pemerintah Terbitkan Aturan Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Smelter

Jakarta,ruangenergi.com-Pemerintah mengeluarkan aturan pengenaan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurniaan mineral logam pada masa pandemi Covid-19.

Pada tanggal 4 Juni 2021diterbitkanlah Keputusan Menteri Esdm Nomer 104.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ruangenergi.com mendapatkan salinan Keputusan Menteri Esdm Nomer 104.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai berikut:

KESATU : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik
pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) pada 2 (dua) periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dikenakan denda administratif dengan mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA : Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. dikenakan dari nilai kumulatif penjualan mineral logam ke luar negeri selama 6 (enam) bulan pada 2 (dua) periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
b. tidak dikenakan terhadap jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

KETIGA : Jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdiri atas:
a. Procurement, dengan subkegiatan:
1. Fabrication; dan
2. Delivery;
b. Construction, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Material, Equipment, Tools, and/or
Manpower;
2. Temporary Facility for Construction;
3. Preparation of Work;
4. Work Execution; dan

BACA JUGA  BPH Migas Gelar Sosialisasi Tugas dan Fungsi di Kolaka Utara

5. Completion of Work and/or Mechanical Completion;
dan
c. Commissioning, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Equipment, Tools, and/or Manpower;
dan
2. Mobilization of Commissioning Material.

KEEMPAT : Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dihitung dengan formula sebagai berikut:
Denda = ((90% – A – B)/90%) x 20% x C
keterangan:
A: persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi;
B: total bobot persentase atas kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi; dan
C: nilai kumulatif penjualan Mineral Logam ke luar negeri pada periode evaluasi.

KELIMA : Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, wajib disampaikan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEENAM : Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, disetorkan secara bertahap ke kas negara melalui bank persepsi dan wajib diselesaikan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mengenai pembayaran denda administratif
keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian.

KETUJUH : Dalam hal pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dan izi usaha pertambangan khusus operasi produksi mineral logam tidak menyampaikan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima,denda administratif tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2021.
Menteri Energi dan Sumber Daya Minerla Arifin Tasrif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *