Jakarta, Ruangenergi.com – Proses penandatanganan SPA (Sales Purchase Agreement) antara PT PLN (Persero) dengan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PT MCTN) merupkan langkah baru dalam proses transisi Blok Rokan antara PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, saat bincang santai dengan Ruangenergi.com, (06/07).
“Melalui proses signing SPA ini, diharapkan permasalahan pasokan listrik dan uap untuk Blok Rokan bisa teratasi ke depannya,” terang Mamit.
Menurutnya, proses akuisisi ini, PLN akan memegang penuh operasional MCTN dalam mensuplai listrik dan uap di Blok Rokan sehingga di harapkan tidak ada kendala pasokan listrik dan uap ke depannya.
Dirinya berkeyakinan, dengan sinergi BUMN antara Pertamina dengan PLN, merupakan langkah yang startegis dalam mengembangkan dan membantu sesama BUMN, mengingat Blok Rokan merupakan tulang punggung produksi minyak nasional.
“Saat ini, produksi Blok Rokan sebesar 162.951 BOPD yang merupakan produksi nomer 2 setelah Blok Cepu yang mesti dijaga dan ditingkatkan produksinya. Bukan merupakan PR yang mudah bagi PHR dalam mencapai target tersebut tanpa adanya dukungan dari semua pihak termasuk dari PLN,” beber Mamit.
Oleh karena itu, lanjutnya, selama proses transisi 3 tahun ke depan PLN harus bisa menjamin keandalan pasokan listrik dan uap bagi Blok Rokan. Jika sampai ada kendala maka bisa dipastikan produksi minyak di Blok Rokan akan mengalami penurunan .
“Begitu juga saat masa transisi berakhir, PLN harus bisa memastikan keadalan suplai listrik yang akan diambil dari Sistem Sumatera tidak akan terganggu. Dibutuhkan effort dari PLN untuk segera membangun infrastruktur jika memang setelah masa transisi akan menggunakan interkoneksi Sistem Sumatera,” paparnya.
Lebih jauh, Mamit menjelaskan, persoalan listrik dan uap merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam proses transisi Blok Rokan dari PT CPI ke PT PHR. Masih ada persoalan lain harus di selesaikan sebelum peralihan pada 9 Agustus 2021 yang akan datang.
“Saya melihat masih ada persoalan seperti migrasi data teknis dan operasional yang belum selesai, persoalan chemical EOR yang belum clear, serta pemasalahan lingkungan yang masih menyisakan permasalahan dengan warga. Harapan saya, sebelum transisi selesai dilakukan semua permasalahan bisa diselesaikan dan pastinya tidak memberatkan Pertamina Hulu Rokan ke depannya akibat permasalahan belum terselesaikan dengan baik,” tutup Mamit.
