gas ke pltg

Pentingnya RIJTDGBN Untuk Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional

OPINI:

Pentingnya RIJTDGBN Untuk Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional

Oleh: Godang Sitompul,Jurnalis Peliput Sektor ESDM

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional atau RIJTDGBN adalah sebuah cetak biru (blue print) dari jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi untuk seluruh wilayah NKRI yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Rencana ini akan mengalami perubahan atau revisi seiring waktu berjalan karena adanya perubahan sumber pasokan gas bumi; permintaan pasar gas bumi serta kerbijakan Pemerintah. Sebagai contoh adalah RIJTDGBN tahun 2010-2025 (Kepmen ESDM No. 0225 K/11/MEM/2010) diubah menjadi RIJTDGBN tahun 2012-2025 dengan Kepmen ESDM 2700 K/11/MEM/2012.

RIJTDGBN tersebut memuat peta dan deskripsi jaringan pipa transmisi dan distribusi eksisting serta rencana jaringan pipa transmisi dan distribusi yang belum memuat dskripsi teknis, karena belum didukung oleh perhitungan komersialnya. Selain itu, peta jaringan ini didominasi oleh jaringan pipa eksisting milik BUMN dan rencana pengembangan jaringan oleh BUMN tersebut yang terkadang saling tumpang tindih karena tidak jelasnya aturan main, atau kurangnya sinergitas di antara para BUMN tersebut. Faktor-faktor ini adalah sebagian penyebab mengapa realisasi pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi dalam RIJTDGBN terkendala.

Dalam UU No.22 tahun 2001, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meminta penetapan Menteri ESDM atas RIJTDGBN berdasarkan usulan Badan Usaha, baik milik negara maupun swasta, serta Pemerintah sendiri (proyek Jargas misalnya). Karena Keputusan Menteri tentang RIJTDGBN tidak memuat pokok pemikiran atau falsafah pengolongan (kategorisasi) yang jelas, serta tidak ditindak lanjuti oleh aturan pelaksanaan yang rinci, maka Badan Usaha mengalami kendala resiko investasi untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan RIJPTDGBN. Salah satu contoh adalah pembangunan jaringan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang yang kontraknya dimenangkan oleh PT. Rekind pada tahun 2006. Namun, proyek ini berjalan hanya sebatas ground breaking dan jalan di tempat sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020, dimana PT. Rekind mengundurkan diri karena tidak adanya jaminan pasokan gas yang akan melewati pipa transmisi terebut, serta adanya perubahan skala keekonomian proyek akibat mulurnya waktu pelaksanaan.

BACA JUGA  Harga Gas 6 Dollar Menyulitkan Pengembang Pembangkit Listrik

konsep rijtgbn

Di awal pengusulan RIJTDGBN pada tahun 2005, sebenarnya kategorisasi jaringan telah memuat secara rinci faktor-faktor yang terkait dengan aspek komersial dan hukum (legal), agar para pemain dan investor tertarik untuk bergabung dalam pengembangan RIJTDGBN. Falsafah yang melekat pada penggolongan jaringan pipa transmisi setidaknya harus meliputi aspek-aspek berikut ini:

  1. Pengaju usulan proyek pengembangan jaringan
  2. Latar belakang pengajuan usulan
  3. Sumber pendanaan proyek
  4. Pemilik proyek
  5. Operator jaringan (operatorship)
  6. Tipe pemanfaatan:
    1. Open Access
    2. Fully/shared dedicated upstream (melekat seluruhnya atau sebagian dengan kegiatan hulu migas)
    3. Fully/shared dedicated downstream (melekat seluruhnya atau sebagian dengan kegiatan hilir migas)
    4. Kategori kewenangan hukum untuk penetapan hak operasional:
      • Hanya Hak Khusus (BPH Migas)
      • Hanya Ijin Usaha Pengangkutan (Kementerian ESDM)
      • Hak Khusus dan Ijin Usaha
      • Kontrak Jual Beli Gas Hulu (SKK Migas)

Dengan demikian setiap segmen dari jaringan pipa dalam RIJTDGBN akan memiliki rincian pelaku/pemiliknya, sumber pendanaan, penjamin pasokan gas, penanggung jawab pengoperasian jaringan dan aspek hukum konstruksi dan operasional jaringan. Oleh karena itu, resiko tumpang tindih atau ketidak-jelasan hukum yang akan menjadi kendala investasi pengembangan jaringan dapat diminimalkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *