Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah menyatakan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberlakuan pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan batubara.
Saat ini PP tersebut sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tinggal menunggu ditandatangi untuk selanjutnya akan diterbitkan.
Pasalnya, salah satu poin penting dalam PP tersebut yakni pengaturan perpajakan dan/PNBP kepada pelaku usaha batu bara, terutama bagi para pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) batu bara sebagai perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
PT Bukit Asam, Tbk (PTBA), menyatakan pihaknya siap mematuhi regulasi yang akan diberlakukan oleh pemerintah.
“Pada prinsipnya PTBA akan senantiasa comply pada regulasi yang berlaku,” ungkap Corporate Secretary PTBA, Apollonius Andwie C, saat dihubungi Ruangenergi.com, Senin (02/11).
Sebelumnya, PTBA mengungkapkan, proyek gasifikasi batu bara dinilai mampu menghemat devisa negara, hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk percepatan peningkatan nilai tambah batu bara.
Hak tersebut dibuktikan dan sejalan komitmennya sebagai pionir pengembangan usaha hilirisasi batu bara di Indonesia.
Dikatakan olehnya, komitmen PTBA tercermin dari keseriusan perseroan dalam mengembangkan hilirisasi batu bara, di antaranya yakni dengan rencana pembangunan pabrik pemrosesan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
“Pabrik hilirisasi batu bara tersebut akan mengolah sebanyak 6 juta ton batu bara per tahun dan diproses menjadi 1,4 juta ton DME yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG,” katanya.
Menurutnya, hadirnya DME sebagai bahan bakar alternatif dapat membantu menekan impor LPG (Liquified Petroleum Gas) dan menghemat devisa negara.
Berdasar hitungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), potensi penghematan negara bisa mencapai Rp 8,7 triliun.
“Persiapan konstruksi proyek hilirisasi direncanakan dimulai pada pertengahan 2021 dan target operasi di 2025,” tukasnya.
