Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com- Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Ahmad Muchtasyar, membeberkan skema pasokan BBM ke SPBU swasta dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, Rabu (1/10/2025). Muchtasyar menegaskan, Pertamina Patra Niaga (PPN) telah menyiapkan mekanisme business to business (B2B) untuk menjaga ketersediaan bensin nonsubsidi di seluruh jaringan SPBU.
Menurutnya, sejak 19 September 2025, Pertamina telah melakukan langkah cepat dengan divert kapal MT Sakura Suci menuju terminal Vopak Jakarta untuk memasok kebutuhan BU swasta.
Detail Skema Bisnis
Dalam paparannya, Muchtasyar menjelaskan skema pelayanan meliputi:
- Operasional: pengiriman BBM Ron 92 (base fuel tanpa zat aditif) dengan sistem DDP ke Terminal Vopak Jakarta.
- Komersial: pembayaran dilakukan secara cash before delivery, dengan perhitungan biaya cost + fee dan tanpa iuran BPH Migas.
“Pertamina memastikan semua proses dilakukan transparan, adil, dan sesuai prinsip win-win solution,” tegas Muchtasyar didalam paparannya saat RDP dengan Komisi XII DPR, Rabu (01/10/2025), di Jakarta.
Pertamina mencatat, sejak 20 September 2025, BU swasta mulai menyampaikan kebutuhan. Pada 23 September, dilakukan negosiasi terkait pembelian kargo bensin dari kapal MT Sakura Suci.
Hasilnya, beberapa BU swasta sempat menyatakan minat membeli, namun sebagian akhirnya mundur karena faktor stok internal dan isu teknis. Bahkan, muncul dispute kualitas terkait kandungan ethanol antara BU pembeli dan pemasok, yang berujung pada pembatalan transaksi oleh sebagian BU pada akhir September.
Meski ada dinamika di lapangan, Muchtasyar menegaskan bahwa Pertamina tetap mampu menjamin pasokan BBM untuk SPBU swasta. “Kami sudah siapkan kuota impor dan stok yang cukup. Prinsipnya, kebutuhan masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Pertamina memastikan koordinasi dengan BU swasta akan terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar, terlebih di tengah tren peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi tahun ini.
