Jakarta, ruangenergi.com- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dihadapan Komisi VII DPR,Kamis (30/11/2023), mengatakan ada perusahaan internasional siap untuk kelola blok migas di daerah Warim, Papua Selatan.
Hanya saja, kendala keamanan menjadi masalah di sana. Itu sebabnya, SKK Migas melalukan studi mengenai sekuriti di Warim, Papua Selatan.
“Kami sedang melalukan studi keamanan untuk melanjutkan eksplorasi daerah Warim yang di daerah Papua Selatan. Itu sangat besar (potensi migas). Yang peminatnya sudah ada, perusahaan internasional besar cuma masalahnya mengenai keamanan ketika melaksanakan pekerjaan di sana.Kami sedang studi dengan Kementerian Pertahanan.Studi mengenai sekuriti ini,” kata Dwi saat rapat dengar pendapat SKK Migas dengan Komisi VII DPR, Kamis (30/11/2023) di Jakarta.
Dalam catatan ruangenergi.com, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menuturkan, pergantian nama Blok Warim menjadi Akimeugah dilakukan untuk menarik minat investor. Nanang beralasan nama awal Warim belakangan dianggap terlalu sensitif untuk digunakan sebagai nama wilayah kerja (WK) migas.
Warim merupakan cekungan yang diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 47,27 triliun kaki kubik gas (Tcf) itu tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.
SKK Migas telah bersurat untuk meminta dispensasi atau pengecualian khusus pengembangan cekungan Warim sejak awal tahun ini. Hanya saja, izin tidak kunjung terbit dari otoritas lingkungan hidup.
