Jakarta,ruangenergi.com– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan ada 3 daerah yang dapat menyumbang tambahan produksi.
“Kami mendapati ada 3 daerah yang dapat menyumbang tambahan produksi, yaitu di Sumbagsel, Aceh dan Jawa Timur (Bojonegoro/Cepu), namun pendataan detail masih dilakukan dengan KKKS dan stakeholder daerah. Untuk implementasinya, semua pelaksanaan produksi secara kerjasama dengan KUD/BUMD masih dilaksanakan sesuai Permen ESDM no.1/2008 seperti sudah berlangsung cukup lama,”kata Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Muhammad Kemal kepada ruangenergi.com,Senin (01/08/2022) di Jakarta.
Ketika ditanyakan kepadanya apa benar ada surat Deputi Operasi SKK Migas tentang perubahan ongkos angkat angkut 4160 rupiah/liter menjadi 70% ICP, Kontribusi Produksi Sumur Masyarakat: ─ Sumbagsel: 1800 bopd dari potensi 3500 bopd ─ Wilayah Aceh: 0 bopd dari potensi 1000 bopd ─ Bojonegoro/Cepu : 330 dari potensi 1000 bopd? Kemal menjawab:
“Perubahan ongkos angkat angkut dilakukan agar masyarakat dan negara mendapat keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Di sisi lain, pengelola juga akan diminta untuk memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan sehingga kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan,”papar Kemal.
SKK Migas membenarkan juga bahwa pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk dikelola dan dibuat Payung Hukum atas sumur masyarakat/sumur tua?
“Betul, pada bulan April 2022 Presiden memberi arahan agar permasalahan sumur migas yang dikelola masyarakat segera diselesaikan. Artinya perlu dibuatkan aturan agar Pengelolaan sumur. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, sedang disusun PerMen ESDM tentang sumur masyarakat. Draft akhir sedang dalam tahap finalisasi,” pungkas Kemal mengakhiri obrolan santai virtual bersama ruangenergi.com.
