Jakarta, ruangenergi.com– Direktur Utama GeoDipa Energi Riki Firmandha Ibrahim dalam webinar Sinergi Percepatan Pengembangan Panas Bumi yang diselengarakan oleh ruangenergi.com menyatakan, terkait dengan holding panas bumi saat ini masih digodok dan masih terjadi tarik menarik kepentingan dari 3 BUMN tersebut dan posisi BUMN GeoDipa adalah mencari Optimal untuk Negara.
Kondisi holding saat ini sedang dilakukan analisa yang mendalam dari berbagai aspek yaitu hukum, Perpajakan, dan Komersial agar semua aspek dapat dipertanggung jawabkan dan jangan seperti PGN yg nilainya merosot dengan alasan Covid19 saja.
“Pihak Menteri Negara BUMN menekankan adanya Merger antara 3 aset tersebut dan dari merger aset tersebut tidak semua yang dapat dilakukan IPO. Intinya Membuat Holding dan melakukan IPO itu sangat berlainan,”kata Riki, Kamis(6/5).
Lebih lanjut Riki menjelaskam, GeoDipa memberi rekomendasi untuk tetap ada BUMN agar Penugasan Pemerintah untuk mencapai target pemerintah melalui RUEN itu dapat tercapai.
Kendala terbesar EBT menurut Riki adalah harga jual listrik Indonesia itu yang bukan berdasarkan harga pasar seperti di negara maju, sehingga untuk membalance/menyeimbangi kepentingan rakyat dalam membangun ekonominya, dapat dilihat pertumbuhannya lewat GDP/PDB nasional yang masih diperlukan BUMN sebagai penugasan pemerintah.
“BUMN dapat dikatakan sebagai price setter. Oleh karena itu BUMN bukan sebagai Badan Usaha yang harus berkompetisi dengan IPP, malah sebaliknya BUMN adalah Badan Usaha yang Unique dan tetap tdk merugikan pemerintah/uang rakyat,”pungkas Riki
