Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan, sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat memprihatinkan.
Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Ruang Energi, mengangkat tema “Peran BUMN Energi Di tengah Pandemi, Memberdayakan UMKM“, Staff Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan, pengembangan UMKM di tengah Pandemi Covid-19 sangat dinantikan oleh pelaku UMKM itu sendiri satunya yakni dengan memberikan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BUMN.
“Kita tahu bahwa teman-teman UMKM adalah yang paling terdampak dengan wabah Virus Corona. Kelihatan dari menurunkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di semester II tahun 2020 yaitu minus 5,32%, yang menyumbang terbesar itu di konsumsi,” kata Arya dalam webinar (19/09).
Arya menambahkan, konsumsi itu menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sekitar 45%-50%, dan ternyata memang konsumsi itu turun sampai minus 5,33%. Biasanya kalau konsumsi itu turun atau naik maka PDRB pertumbuhan juga akan mengikutinya.
“Jadi memang, kondisi real ini memang harus kita hadapi, dan yang terpukul pertama konsumsi itu juga. Ketika masyarakat tidak membeli pakaian, sepatu, melainkan hanya membeli kebutuhan pokok saja, itu membuat penurunannya sangat drastis, dan yang menyediakan ini kan semuanya dari UMKM. Dengan penurunan ekonomi yang sampai minus 5,32% artinya UMKM kita sangat terpukul,” beber Arya.
Dengan total asset yang dimiliki BUMN sebesar Rp 8.366 Triliun, porsi pengadaan yang mencapai Rp 18.52 Triliun, dengan lebih dari 72.000 penyedia barang dan jasa untuk 8 kelompok kegiatan, seperti, material konstruksi; jasa konstruksi dan renovasi; jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa sewa peralatan mesin, jasa peralatan dan perawatan mesin; jasa advertising, jasa catering dan Snack; serta jasa persewaan furnitur.
Untuk itu, Pemerintah berupaya melakukan restrukturisasi kredit untuk UMKM berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK juga telah merilis kriteria pengajuan restrukturisasi (keringan kredit pembiayaan) untuk para UMKM.
Adapun bentuk perhatian yang akan diberikan pemerintah terhadap UMKM, di antaranya, Penurunan Suku Bunga; Perpanjangan Jangka Waktu; Pengurangan Tunggakan Pokok; Pengurangan Tunggakan Bunga; Penambahan Fasilitas Kredit /Pembiayaan; dan Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
“Pemerintah menggandeng Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) karena mereka menjadi terdepan dalam penanganan UMKM, khususnya untuk melakukan restrukturisasi kredit. Sampai Agustus 2020, sudah tembus Rp 1 Triliun restrukturisasi kredit dan ini untuk UMKM nya cukup besar disana,” katanya.
“Pertama adalah, bagaimana supaya UMKM itu agak lega (bebas menjadi ringan) dari segi pembiayaan, baik karena hutang, tekanan bunga, maupun tekanan pengembalian hutang pokoknya,” sambung Arya.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian BUMN juga telah meluncurkan program PaDi (Pasar Digital) untuk UMKM. Melalui program tersebut, UMKM didorong ikut pengadaan belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) perusahaan BUMN.
Pihaknya meminta semua BUMN dengan nilai proyeknya sampai level Rp 14 miliar, proyek-proyeknya itu diberikan kepada UMKM.
“Ini adalah langkah yang real bagaimana BUMN menjadi offtaker, seperti PT Pertamina (Persero) yang masuk di dalam program PaDi BUMN. Nilai belanja BUMN dalam setahun sekitar Rp 18 triliun. Diharapkan UMKM bisa memaksimalkan kesempatan atau peluang tersebut,” imbuhnya.
Kementerian juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN yang mendukung UMKM. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan tidak boleh mengikuti tender bernilai Rp 250 juta sampai Rp 14 miliar, melainkan akan diberikan kepada UMKM.
“Kita haruskan UMKM yang ikut tender itu. Ini akan kita lakukan bertahap. Tahap pertama baru ada 9 BUMN yang besar-besar yang kita lihat memang pengadaan besar,” tuturnya.
“Setelah urusan kreditnya kita ringankan, maka berikutnya adalah bagaimana produk-produk mereka dapat dibeli. Maka BUMN melakukan offtaker, jadi BUMN-BUMN kita itu melalui program PaDi BUMN menjadi offtaker terhadap UMKM,” urainya
Sementara, Direktur Human Capital dan Management PT PLN (Persero), Syofvi Felienty Roekman, menambahkan, melalui CSR (Corporate Social Responsibility) pihaknya akan membina UMKM dengan program pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan community involvement development (CID).
Dikatakan olehnya, program stimulus untuk UMKM yang dilakukan PLN yakni memberikan keringanan angsuran dengan menurunkan besaran angsuran pinjaman dan atau memperpanjang jangka waktu angsuran bagi UMKM yang mendapat bantuan Program Kemitraan (PK).
“Kami juga memberikan keringanan biaya penyambungan sampai dengan 75% (artinya UMKM hanya membayar 25% saja) bagi UMKM maupun IKM yang akan melakukan tambah daya golongan Tarif Bisnis dan Industri tegangan rendah mulai dari 450 VA sampai dengan daya 13.200 VA dengan pilihan akhir sampai dengan daya 16.500 VA,” jelas Syofvi.
Ia kembali menjelaskan, PLN juga sudah menganggarkan untuk pembinaan UMKM di tahun 2020 sebesar Rp 30,7 Miliar (M), dengan rincian sebanyak Rp 22,5 M untuk program CSR; sebanyak Rp 4,8 M untuk Rumah BUMN; dan sebesar Rp 3,4 M untuk Program Kemitraan.
“Adapun jumlah UMKM yang diberdayakan oleh PLN sebanyak 6.475 UMKM dan sebanyak 90 UMKM yang naik kelas,” katanya.
Ia kembali melanjutkan, program lainnya yaitu layanan Super Merdeka, UMKM adalah tumpuan kegiatan ekonomi pada saat ini, untuk itu layanan Super Merdeka ini merupakan kesepakatan bersama PLN kepada pelanggan UMKM yang membutuhkan listrik untuk kegiatan bisnisnya.
“Kami memberikan keringanan biaya tambah daya yang super ekonomis demi membantu dalam meningkatkan produktivitas UMKM di tengah Pandemi Covid-19,” paparnya.
Selain itu, PLN juga mempunyai program lain yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pedesaan yakni Electrifying Agriculture, di dalamnya ada electric tractor; rice field electric charging; internet desa (i-Desa); electronic water pump; guna menjadikan smart agriculture.
“Innovative Electrifying Agriculture merupakan layanan khusus bagi irigasi pertanian, perikanan, peternakan yang menawarkan solusi listrik 24 jam dan adopsi teknologi sensor digital yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya agar produk mampu bersaing secara nasional,” terangnya.
Tujuannya untuk peningkatan produktivitas usaha tani, efisiensi biaya produksi usaha tani, engagement melalui pemberdayaan ekonomi desa.
Benefit yang didapat pelanggan yaitu, salah satunya biaya operasional petani lebih murah 60%; lalu frekuensi panen bertambah, dari 1-2 kali setahun menjadi 3 kali setahun; tidak perlu bayar e-min; dan kemudahan mendapatkan modal, serta mendapatkan voucher listrik.
Seperti yang telah dilakukan oleh PLN pada petani pengembangan buah Naga di Banyuwangi, Jawa Timur. PLN mengeluarkan produk Meteor Garden (meter Outdoor Pelanggan non Persil Standar Proteksi dan Aman) untuk mensupport pengairan sawah.
“Mensupport pemilik cold storage dengan kehandalan listrik premium, untuk membuat hasil agriculture dan perikanan dapat bertahan lama,” tukasnya.
Sebagai informasi, pada 2019 PLN mencatat sebanyak 6.584 pelanggan sebesar Rp 22,48 M, dengan konsumsi daya sebesar 19,9 GigaWatt.
Sementara, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman mengatakan, bahwa BUMN di Indonesia dibentuk dengan lima tugas, dan salah satu yang paling dominan adalah membantu dan memberdayakan UMKM agar tumbuh optimal apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Saat ini ada lebih dari 4.000 UMKM binaan Pertamina yang dibantu Pertamina dalam permodalan, pemasaran bahkan membuka Pertamina Virtual Expo 2020 yang baru digelar kemarin,” imbuhnya.
Menurut Fajriyah, seluruh UMKM unggulan dengan aneka produk ikut dalam event pemasaran kelas dunia itu.
“Dan hasilnya cukup luar biasa, karena ratusan UMKM unggulan binaan Pertamina hadir dengan lebih dari seribu produk yang diminati pembeli termasuk pembeli dari mancanegara. Komitmen ekspor yang didapat dari event itu mencapai puluhan miliar rupiah,” kata Fajriyah.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Pertamina termasuk unit usaha di daerah juga membeli atau menjadi offtaker aneka produk UMKM binaan.
“Dan ini membuat, roda usaha mereka tetap berjalan, dan likuiditas UMKM di daerah tetap normal dan bisa membuka lapangan kerja baru di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, melalui bantuan permodalan Bright Gas, Pertamina juga telah mengucurkan dana hingga Rp 22 miliar lebih dan telah membantu ribuan UMKM khususnya agen/penyalur LPG.
“Selain membantu menjual produk Pertamina, keberadaan UMKM itu ikut menggerakkan ekonomi di daerah,” ungkap Fajriyah.
Sementara, Advisor pemberdayaan masyarakat PT Geo Dipa Energi (Persero) Dieng 2 dan Patuha 2, Yani Witjaksono mengungkapkan, dampak nyata dari Pandemi Covid-19 salah satunya penjualan produk pertanian yang dijalankan oleh UMKM turun drastis.
Misalnya saja harga kentang dan sayuran yang sangat rendah sekali, bahkan penurunannya bisa setengah dari harga aslinya bahkan bisa lebih rendah lagi.
Karena wilayah Dieng merupakan dataran tinggi dan menjadi salah satu tujuan wisata, akibat Pandemi Covid-19, wisatawan yang datang ke Dieng tidak ingin berkunjung.
“Konsekuensi dari Pandemi Covid-19 salah satunya penjualan keripik dan manisan Carica (pepaya Dieng) hampir tidak ada. Semua UMKM termasuk usaha homestay (villa) kena dampak, sehingga menyebabkan banyak aktivitas yang dijalani masyarakat Dieng terhenti,” tukasnya.
