Jakarta, Ruangenergi.com – Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, mengungkapkan bahwa trend dunia saat ini mulai melakukan transformasi dari fosil ke energi terbarukan. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak pemain migas di Eropa kini mengembangkan bisnis ke sektor tersebut (Energi Terbarukan).
“Pemain migas di Eropa sudah banyak yang masuk bisnis energi terbarukan seperti Shell, Total, BP dan lain-lain. Apalagi di Eropa yang sangat ketat dengan kebijakan lingkungan yang pasti berpengaruh terhadap tindakan korporasi,” jelas Surya kepada Ruangenergi.com, Kamis, (18/02).
Ia melanjutkan, sementara di Amerika dalam beberapa tahun terakhir tidak mendapat dukungan yang sama dari Presiden Amerika karena kebijakannya yang keluar dari perjanjian Paris.
“Tentu saja kebijakan itu juga berdampak pada tindakan korporasi pemain migas disana,” tuturnya.
“Akan tetapi, kini kebijakan itu juga berubah dengan kebijakan baru dari Presiden Biden yg kembali ke Paris Accord serta mengalokasikan anggaran yang besar untuk transisi energi di Amerika. Dilain pihak memang kita lihat negara-negara pengguna energi yang cukup besar seperti Cina, India, Jepang dan Korea juga sangat intensif melakukan program transformasi energi ke energi bersih dan terbarukan,” beber Surya.
Ia mengatakan, masing-masing negara melakukan upaya untuk merubah pola penggunaan energi termasuk trend transportasi yang menuju pada penggunaan electric vehicle. Tentu saja semua ini akan berdampak pada tindakan korporasi pada beberapa perusahaan migas dunia.
“Diantara 7 perusahaan mungkin hanya satu atau dua yang masih fokus pada migas seperti Chevron dan Exon Mobil. Selebihnya sudah mulai melakukan diversifikasi bisnis juga ke energi terbarukan,” ungkap Surya.
Percepatan Regulasi Energi Terbarukan
Ia menjelaskan, memang perusahaan-perusahaan itu sedikit yang tertarik masuk Indonesia di energi terbarukan. Hal ini lebih banyak disebabkan daya tarik bisnis energi terbarukan di Indonesia yang tidak menarik bagi investor, karena kerangka regulasi yang tidak menjanjikan dan tidak memberikan kepastian hukum dan usaha.
“Saya kira usaha untuk menarik investor untuk mendukung capaian target peningkatan kapasitas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia terus dilakukan baik oleh Pemerintah maupun oleh METI melalui jaringannya masing-masing. Tetapi selama ini selalu ada hambatan dan tantangan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah,” urai Surya.
Ia mencontohkan, misalnya adanya upaya pemerintah menerbitkan Perpres energi terbarukan yang diharapkan dapat menarik investor dan sudah ditunggu sejak tahun 2019 yang lalu.
“Sayangnya Perpres ini masih saja ada upaya dari pihak-pihak yang tidak suka dengan energi terbarukan berkembang. Buktinya sudah hampir dua tahun membahas masalah ini tidak bisa selesai,” paparnya.
“Sementara jika kita lihat, PP yang terkait UU Cipta kerja bisa cepat selesai hanya dalam waktu kurang dari satu tahun dgn jumlah yang sangat banyak sampai 49 aturan pelaksanaannya yang diterbitkan sekaligus. Hal ini menandakan kurang seriusnya pemerintah untuk energi terbarukan,” ungkap Surya.
Ia berharap dengan adanya beberapa keterbatasan dalam pengembangan energi fosil kedepan termasuk dalam pembiayaan akan mendorong adanya kerangka regulasi yang agresif untuk kepentingan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
“Jika tidak, maka perusahaan-perusahaan besar itu akan tidak melirik Indonesia tapi akan masuk ke negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Myanmar dan lainnya,” tutup Surya.
