Pekanbaru, Riau, ruangenergi.com-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengakui tantangan besar di balik target produksi migas yang ambisius. General Manager PHR, Andre Wijanarko, dalam paparannya kepada wartawan, termasuk ruangenergi.com di Pekanbaru (24/9/2025), membeberkan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari masalah perizinan hingga sengketa lahan, yang bisa menghambat laju pengeboran.
Wijanarko menjelaskan bahwa aktivitas utama PHR saat ini adalah pengeboran masif. “Target kita melakukan 500 pengeboran hanya di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Ini komitmen kami untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa produksi migas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sumber alam yang terbatas membuat debit sumur terus menurun sekitar 40 persen setiap tahunnya. “Kalau kita enggak ngapa-ngapain, 40 persen itu hilang. Bayangkan saja,” tegasnya.
Kendala Non-Teknis yang Menghambat
Di luar faktor geologis, Wijanarko menyebut ada dua tantangan non-teknis utama: masalah lahan dan perizinan.
1. Sengketa Lahan: Pengeboran seringkali terhambat oleh proses akuisisi lahan yang memakan waktu. Lokasi yang akan dibor bisa jadi milik banyak orang, dan proses negosiasi atau pencarian pemiliknya tidak mudah. “Bisa butuh 5-6 tahun lagi untuk menyelesaikannya. Terlambat,” kata Wijanarko.
2. Perizinan: Ia juga menyoroti kompleksitas perizinan, terutama yang beririsan dengan kawasan yang dikelola pemerintah seperti perkebunan. Hal ini memerlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi terkait.
“Kendala-kendala ini membuat proyek yang seharusnya bisa selesai dalam 70-90 hari, bisa tertunda,” tambahnya.
Potensi Raksasa, Realisasi Butuh Waktu
Menanggapi pemberitaan tentang temuan potensi migas baru senilai Rp 724 juta di Riau, Wijanarko meminta masyarakat untuk bersikap realistis. Meskipun potensi tersebut fantastis, ia mengingatkan bahwa mewujudkan potensi menjadi produksi riil adalah pekerjaan yang tidak mudah.
“Masyarakat harus tahu, ini bukan sesuatu yang bisa langsung diwujudkan dalam dua tahun. Butuh proses panjang, dari eksplorasi, perizinan, hingga pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Wijanarko menambahkan, Pertamina Hulu Rokan dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai kendala tersebut demi kelancaran produksi migas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Riau.