Ambon, Maluku, ruangenergi.com — Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah serius untuk memastikan pembangunan proyek strategis nasional di wilayah Kepulauan Tanimbar berjalan lancar.
Ruangenergi.com mendapatkan informasi adanya Keputusan Gubernur Maluku Nomor 519 Tahun 2026, membentuk Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan terkait penyediaan lahan untuk pembangunan kilang pencairan gas alam (LNG) dalam proyek pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela.
Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin mengantisipasi dan mengelola dampak sosial yang mungkin timbul seiring percepatan proyek energi raksasa tersebut.
Tim terpadu ini melibatkan unsur pimpinan daerah, aparat keamanan, lembaga penegak hukum, hingga pejabat pemerintah pusat yang terkait langsung dengan sektor energi.
Pada struktur tim, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath ditempatkan sebagai pelindung. Sementara itu, sejumlah pejabat strategis bertindak sebagai pengarah, antara lain Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Pangdam XV Pattimura, hingga Komandan Lantamal IX Ambon.
Keterlibatan unsur keamanan dan penegak hukum ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas daerah dalam proses pembangunan proyek yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar tersebut.
Selain itu, tim juga diperkuat oleh pejabat dari pemerintah pusat, termasuk staf khusus bidang tata kelola dan mitigasi risiko sektor energi serta Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kehadiran mereka diharapkan mampu memastikan bahwa proses penyediaan lahan dan penanganan dampak sosial berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Dalam struktur operasional tim, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku ditunjuk sebagai ketua. Ia akan bekerja bersama sejumlah anggota, di antaranya Kepala SKK Migas, para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Maluku, serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Maluku.
Pembentukan tim ini dinilai sebagai langkah strategis karena proyek LNG Masela di Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Selain menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, proyek ini juga berpotensi membawa dampak sosial bagi masyarakat lokal, terutama terkait penyediaan lahan, perubahan struktur ekonomi, serta dinamika sosial di wilayah sekitar proyek.
Dengan adanya tim terpadu ini, pemerintah berharap setiap potensi persoalan sosial dapat dikelola sejak dini melalui koordinasi lintas lembaga, sehingga pembangunan kilang gas Masela dapat berjalan lancar sekaligus tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Tanimbar.
