Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Kabar baik kembali datang dari sektor hulu migas nasional. Proyek pengembangan gas raksasa Andaman memasuki babak penting setelah Mubadala Energy dan PT PLN (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG/Gas Sales Agreement/GSA) untuk pasokan gas sebesar 160 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam laporannya kepada Menteri ESDM, Wakil Menteri ESDM, Komisi Pengawas SKK Migas, dan jajaran pimpinan pada Senin (6/7/2026) menyampaikan bahwa penandatanganan tersebut menjadi salah satu syarat utama menuju Final Investment Decision (FID) yang ditargetkan dapat segera dilakukan.
“Alhamdulillah, PJBG/GSA antara K3S Mubadala dan PLN untuk gas Andaman 160 MMSCFD baru saja selesai ditandatangani guna keperluan FID yang insya Allah dalam waktu dekat selesai. Rencana onstream pada 2028, bahkan lebih cepat dibandingkan proyek Masela,” ujar Djoko, seperti diceritakan kepada ruangenergi.com.
Menurut Djoko, lapangan Tangkulo yang menjadi tahap awal pengembangan memiliki cadangan sekitar 1 triliun kaki kubik (TCF) dengan total produksi direncanakan mencapai 300 MMSCFD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 MMSCFD telah memiliki pembeli melalui PLN, sementara 140 MMSCFD sisanya masih dalam proses pencarian pembeli sekaligus penyusunan konsep pengelolaannya.
Prospek kawasan Andaman sendiri dinilai jauh lebih besar. Djoko mengungkapkan bahwa pengembangan berikutnya akan berasal dari Lapangan Selayar dan sejumlah lapangan di sekitarnya dengan total cadangan gas yang telah ditemukan mencapai sekitar 10 TCF, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu sumber pasokan gas strategis Indonesia di masa depan.
Djoko menjelaskan, sebenarnya penandatanganan PJBG tersebut direncanakan berlangsung pada ajang IPA Convention and Exhibition 2026. Namun, prosesnya harus tertunda karena adanya perubahan salah satu klausul mengenai price review yang memerlukan persetujuan kantor pusat Mubadala di Abu Dhabi.
“Persetujuan dari headquarters di Abu Dhabi baru diperoleh sehingga penandatanganan dapat dilakukan pada 6 Juli 2026,” jelasnya.
Blok Andaman sendiri sejak awal eksplorasi menggunakan skema gross split. Saat ini, Mubadala Energy memegang 80 persen participating interest (PI), sedangkan Harbour Oil memiliki 20 persen PI. Porsi kepemilikan Harbour Oil tersebut rencananya akan dilepas melalui mekanisme farm-out kepada investor baru.
Dalam tahap Plan of Development (POD)-1, proyek akan mengusung konsep pengembangan hybrid offshore-onshore.
Gas yang diproduksi dari sumur-sumur lepas pantai akan terlebih dahulu diproses menggunakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) untuk memisahkan gas, kondensat, karbon dioksida (CO₂), dan hidrogen sulfida (H₂S).
Selanjutnya, gas bersih (lean gas) akan dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang sekitar 80 kilometer menuju fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang akan dibangun di kawasan KEK Arun, Aceh.
Djoko mengatakan pembangunan fasilitas darat beserta jaringan pipa onshore telah memperoleh persetujuan penggunaan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Menurut Djoko, penggunaan FPSO menjadi kebutuhan teknis yang tidak dapat dihindari karena gas dari lapangan Andaman mengandung kadar CO₂ dan H₂S yang cukup tinggi.
Kedua komponen tersebut bersifat sangat korosif sehingga apabila tidak dipisahkan lebih dahulu dapat menyebabkan pipa transmisi cepat mengalami korosi, kebocoran, hingga kerusakan struktur.
Selain alasan keselamatan operasi, pemisahan impuritas juga menjadi syarat agar gas memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan oleh Pertagas, PLN, serta ketentuan BPH Migas dalam perjanjian akses jaringan gas.
“Gas dari sumur-sumur offshore Andaman tidak dapat langsung dibawa ke darat karena kandungan CO₂ dan H₂S cukup tinggi sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke darat,” terang Djoko.
Ia menambahkan, konsep pembangunan fasilitas seperti ini bukanlah hal baru di industri migas, mengingat teknologi serupa juga diterapkan pada proyek-proyek laut dalam seperti Masela, sejumlah lapangan di Natuna, Selat Madura, hingga offshore Kalimantan Timur.
Djoko pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan dukungan agar proyek strategis tersebut berjalan sesuai jadwal.
“Semoga seluruh tahapan berjalan lancar, aman, dan selamat sehingga target onstream pada 2028 dapat tercapai. Bersama kita bisa meningkatkan lifting migas nasional,” pungkasnya.
