Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut positif arahan pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara nasional. Target pemerintah membangun 30 GW PLTS tahun ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa energi surya kini memasuki fase eksekusi strategis.
AESI menegaskan kesiapannya menjadi mitra pemerintah untuk memastikan percepatan tersebut tidak hanya mengejar angka kapasitas, tetapi juga dibarengi kesiapan industri, kualitas instalasi, tenaga kerja, hingga keberlanjutan pengoperasian PLTS.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, mengatakan industri energi surya memiliki pekerjaan besar untuk memastikan seluruh ekosistem siap mendukung program pemerintah.
“Tugas industri saat ini adalah memastikan kesiapan di sisi kami, mulai dari rantai pasok, kualitas pemasangan, hingga tenaga kerja yang tersertifikasi,” ujar Mada dalam pernyataan resmi AESI, Sabtu (15/8/2026).
Untuk memperkuat dukungan tersebut, AESI membentuk empat Task Force, yakni 100 GW, Rooftop Solar, Independent Power Producer (IPP), dan Green Workforce. Keempatnya diarahkan untuk memetakan jalan menuju pemanfaatan energi surya yang lebih besar, mendorong PLTS atap, memperkuat proses pengadaan PLTS yang bankable, serta menyiapkan sumber daya manusia tersertifikasi.
Dorong 1 MW PLTS Setiap Desa
Yang menarik, AESI juga mulai menyiapkan konsep sandbox PLTS 1 MW per desa untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi berbasis desa.
Menurut AESI, karakter PLTS yang modular membuat teknologi ini dapat menjadi solusi bagi wilayah yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik. Pembangkit tersebut juga berpotensi menopang fasilitas penting di desa, seperti puskesmas dan koperasi.
Namun, AESI tidak ingin program tersebut berhenti pada pembangunan pembangkit. Aspek ekonomi masyarakat lokal juga menjadi perhatian.
AESI tengah membidik kerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai service centre. Dengan begitu, desa bukan hanya menjadi lokasi pembangkit, tetapi juga memiliki titik layanan untuk menjaga keberlangsungan aset PLTS sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat setempat.
Perempuan Desa Disiapkan Jadi Teknisi PLTS
Terobosan lainnya adalah pelibatan perempuan desa sebagai bagian dari ekosistem tenaga kerja energi surya.
AESI akan menyelenggarakan pelatihan khusus agar perempuan di desa memiliki kemampuan melakukan perbaikan dan pemeliharaan PLTS secara mandiri. Program ini akan berada di bawah Task Force Green Workforce.
Langkah tersebut dinilai penting karena selama ini perawatan PLTS di daerah masih banyak bergantung pada teknisi dari luar wilayah.
“Kami ingin perempuan di desa memiliki keterampilan untuk menjaga sistem PLTS 1 MW ini, memberikan pendapatan tambahan, sekaligus menjaga keandalan aset negara di lapangan,” kata Mada.
Industri Surya Klaim Siap
Dari sisi ekosistem, AESI saat ini menghimpun sekitar 164 anggota yang berasal dari berbagai lini industri, mulai dari manufaktur, pengembang, penyedia teknologi, lembaga keuangan hingga lembaga sertifikasi.
AESI juga mencatat 1,3 GW PLTS Atap telah diluncurkan bersama Kementerian ESDM dan PLN pada April 2026. Capaian tersebut disebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pengembangan energi surya, dengan dukungan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.
Mada menegaskan AESI siap mendukung program pemerintah mulai dari tahap groundbreaking hingga operasional.
“AESI siap mendukung penuh program pemerintah, dari tahap groundbreaking hingga operasional,” tegasnya.
Menurut dia, tantangan pengembangan PLTS memang tidak sederhana dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, dengan kolaborasi pemerintah, industri, masyarakat dan tenaga kerja lokal, target energi surya nasional diyakini semakin terbuka untuk diwujudkan.
