Bandung, Jawa Barat – Dewan Energi Nasional (DEN) bersama para pemangku kepentingan utama sektor hulu dan hilir migas hadir dalam diskusi panel bertajuk “Integrated Energy Value Chain: Connecting Upstream to Downstream” yang dilakukan oleh Forum Fasilitas Produksi Migas (FFPM) 2026.
Diskusi ini menyoroti urgensi pemutusan sekat-sekat (silo) antara produksi hulu, transportasi midstream, dan hilir guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong kemandirian energi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Acara yang berlangsung di Bandung ini menghadirkan pembicara kunci Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan Satya W. Yudha, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak, serta Direktur Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Suardin dan Deputi SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Widyawan Prawiraatmadja, konsultan senior sekaligus mantan Gubernur OPEC dan mantan Deputi SKK Migas
Integrasi Rantai Nilai: Kunci Ketahanan Energi Masa Depan
Dalam pemaparannya, Anggota DEN Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D. menegaskan bahwa lanskap keamanan energi telah mengalami pergeseran fundamental. “Dulu, keamanan energi sekadar kemampuan mengamankan pasokan minyak dan gas. Kini definisinya jauh lebih luas: andal, terjangkau, bersih, dan berkelanjutan, seraya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Satya menjelaskan bahwa NZE tidak lagi semata-mata tanggung jawab lingkungan, melainkan telah menjadi strategi pembangunan ekonomi, strategi diplomasi, strategi investasi, sekaligus strategi industrialisasi.
Kesenjangan Proyeksi LTP dan KEN: Alarm Ketahanan Energi
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah data proyeksi produksi yang menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang mengkhawatirkan antara rencana jangka panjang (Long Term Plan/LTP) saat ini dengan target Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kesenjangan ini terjadi akibat beberapa faktor utama, yaitu:
1. Penurunan alamiah lapangan eksisting seiring bertambahnya usia produksi,
2. Keterbatasan investasi dan realisasi proyek baru yang lebih lambat dari rencana,
3. Tantangan eksplorasi di mana penemuan cadangan baru tidak secepat laju produksi,
4. Perbedaan asumsi harga dan keekonomian, serta
5. Dinamika kebijakan transisi energi yang memengaruhi proyeksi permintaan.
“Gap ini mengingatkan perlunya percepatan realisasi proyek, peningkatan investasi eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, serta kebijakan yang mendukung ketahanan energi jangka panjang. Kami tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri; rantai nilai hulu-hilir harus terintegrasi,” tegas Satya.
Diskusi turut mengidentifikasi empat tantangan utama yang dihadapi sektor minyak dan gas bumi nasional:
1. Produksi yang terus menurun – Lapangan-lapangan existing mengalami penurunan alamiah, sementara sumber daya baru semakin kompleks dan mahal untuk dikembangkan.
2. Daya saing investasi – Indonesia harus menarik modal jangka panjang di tengah persaingan global yang ketat untuk investasi hulu.
3. Transisi energi dan keamanan energi – Tantangan menyeimbangkan kebutuhan migas saat ini dengan persiapan menuju sistem energi rendah karbon.
4. Kesenjangan rantai nilai dan pasokan-permintaan – Sumber daya, infrastruktur, kapasitas pengolahan, dan permintaan tidak selalu selaras secara geografis maupun temporal.
Rencana Umum Migas Nasional: Payung Integrasi
Disisi lain Satya juga memaparkan bahwa Rencana Umum Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diamanatkan oleh KEN akan mengintegrasikan perencanaan di seluruh rantai nilai migas. Rencana ini diharapkan memberikan kepastian investasi yang lebih besar, menjadi acuan kebijakan lintas kementerian/lembaga, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko keamanan energi, termasuk antisipasi terhadap kesenjangan pasokan yang telah teridentifikasi
Satya juga menandaskan Cadangan Penyangga Energi sebagai Prioritas Strategis masa depan.
Cadangan Penyangga Energi (Energy Buffer Reserve/EBR) yang diamanatkan KEN. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024, Indonesia berencana menyimpan stok penyangga berupa minyak bumi 10,17 juta barel, bensin 9,64 juta barel, dan LPG 525.780 metrik ton. Target pemenuhan ditetapkan hingga 2035 sesuai dengan kapasitas keuangan negara.
Komitmen Lintas Sektor
Dalam kesimpulannya Para panelis sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor—mulai dari SKK Migas, BPH Migas, Pertamina, hingga Dewan Energi Nasional—menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya rantai nilai energi yang terintegrasi. Penguatan sinergi ini diharapkan mampu mendorong produksi migas nasional sekaligus menjaga ketahanan pasokan di tengah dinamika transisi energi global. Dengan mengatasi kesenjangan pasokan melalui integrasi rantai nilai, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencapai target NZE 2060, tetapi juga mengamankan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
