Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan transformasi tersebut akan diikuti dengan perubahan model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Perusahaan gas pelat merah itu akan difokuskan pada pengembangan bisnis midstream dan downstream, termasuk pembangunan jaringan distribusi gas untuk konsumen rumah tangga.
Dengan skema ini, penggunaan gas bumi di rumah diharapkan dapat berjalan seperti layanan air perpipaan atau PAM. Masyarakat tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada tabung LPG untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari.
“Tujuannya untuk menekan impor LPG kita. Dengan adanya jargas ke rumah-rumah, kita tidak memerlukan lagi LPG. Jadi, transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan,” ujar Dony dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan LPG dari luar negeri menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan pembangunan jargas. Menurut Dony, sekitar 80–85 persen kebutuhan LPG 3 kg Indonesia masih dipenuhi melalui impor.
Besarnya porsi impor tersebut membuat pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga turut membebani keuangan negara. Karena itu, pemerintah berupaya mencari alternatif pasokan energi yang dapat mengurangi kebutuhan impor sekaligus menekan beban subsidi energi.
Pengembangan jargas dinilai menjadi salah satu opsi untuk mengalihkan konsumsi rumah tangga dari LPG tabung ke gas bumi yang disalurkan melalui jaringan pipa.
Namun, perubahan pola konsumsi ini membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Pembangunan pipa distribusi, kesiapan pasokan gas, investasi infrastruktur, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan tersebut akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
Untuk mempercepat agenda tersebut, Dony sebelumnya meminta PT Pertamina Gas (Pertagas) menyusun master plan atau peta jalan pengembangan jargas nasional.
Peta jalan ini akan menjadi acuan pembangunan infrastruktur gas secara terintegrasi, mulai dari kesiapan jaringan, arah investasi, model bisnis, hingga strategi pengembangan pasar di berbagai daerah.
Kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, dinilai memiliki potensi untuk menjadi titik awal pengembangan jaringan gas rumah tangga.
Dalam keterangan resmi pada 30 September 2026, Dony menekankan pentingnya peran Pertagas dalam mendukung agenda pengurangan subsidi energi dan menekan arus pengeluaran negara untuk impor.
“Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya Pertamina Gas ini akan menjadi justru enabler untuk kita menurunkan subsidi di sisi energi kita, yang kedua juga mencegah terjadinya defisit outflow kita,” kata Dony.
Melalui peta jalan tersebut, pemerintah ingin memastikan pembangunan jargas tidak dilakukan secara sporadis, melainkan berdasarkan potensi permintaan, ketersediaan pasokan, dan kelayakan infrastruktur di setiap wilayah.
Selain mengembangkan jaringan gas, pemerintah turut menjajaki penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif LPG untuk rumah tangga.
Dony mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan uji coba pengemasan CNG dalam tabung berukuran 3 kg agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
CNG merupakan gas alam yang dimampatkan sehingga dapat disimpan dan didistribusikan dalam bentuk terkompresi. Pengembangannya diharapkan dapat memperluas pilihan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Meski demikian, penggunaan CNG untuk rumah tangga tetap membutuhkan pengujian teknis, standar keselamatan, kesiapan distribusi, serta perhitungan keekonomian agar dapat diterapkan secara luas.
“Kita juga lakukan dengan CNG. Kalau ini selesai, tidak mengandalkan impor energi, negara kita memiliki kekuatan yang luar biasa,” ujar Dony.
Rencana mengurangi hingga menghentikan impor LPG melalui pengembangan jargas dan pemanfaatan CNG menjadi agenda transformasi energi yang membutuhkan tahapan panjang.
Jaringan gas perpipaan memerlukan investasi besar dan tidak dapat dibangun sekaligus di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, distribusi gas melalui tabung tetap membutuhkan sistem pasokan, transportasi, dan standar keselamatan yang memadai.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat, terutama penerima manfaat LPG bersubsidi, tetap memperoleh energi untuk memasak dengan harga yang terjangkau.
Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari pembangunan pipa atau pelaksanaan uji coba CNG. Ketersediaan pasokan, biaya pemasangan dan penggunaan, keselamatan, serta jangkauan layanan akan menentukan seberapa jauh masyarakat dapat beralih dari LPG.
Jika dijalankan secara bertahap dan terintegrasi, pengembangan jargas dan CNG berpotensi menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi energi nasional. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan rencana tersebut menjadi infrastruktur yang benar-benar dapat diakses masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.
