Bali, ruangenergi.com-Negara-negara Asia Tenggara didorong memperkuat kerja sama regional untuk mengoptimalkan aset hulu minyak dan gas bumi (migas), mulai dari mempertahankan produksi lapangan eksisting, membuka peluang eksplorasi baru, hingga mengelola fasilitas yang mendekati akhir masa operasinya.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pembukaan ASCOPE 51st Council Meeting di Bali, Senin (26/10/2026). ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) menilai kolaborasi, pertukaran data, dan berbagi pengalaman antarnegara menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri hulu migas di kawasan.
Seperti dilaporkan koresponden ruangenergi.com, Kurniawan, ASCOPE Secretary in Charge (ASIC) Henricus Herwin mengatakan, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dalam mempertahankan produktivitas lapangan migas yang telah beroperasi selama puluhan tahun, sekaligus memastikan investasi eksplorasi tetap berjalan.
“Tujuan forum hari ini adalah membantu kawasan kita memaksimalkan potensi setiap aset hulu minyak dan gas bumi sepanjang siklus hidupnya,” ujar Henricus.
Menurutnya, optimalisasi aset tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi atau menemukan cadangan baru. Pengelolaan lapangan migas juga harus mempertimbangkan keekonomian aset, efisiensi operasi, serta penutupan fasilitas secara aman dan bertanggung jawab ketika masa operasinya berakhir.
Dengan pendekatan tersebut, setiap aset diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi secara maksimal, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan efisiensi biaya.
Salah satu agenda penting dalam forum ASCOPE adalah Exploration and Production Task Force (EPTF), yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari 11 negara ASEAN yang terlibat dalam pelaksanaan, pengaturan, dan perencanaan kegiatan hulu migas.
Melalui forum ini, negara-negara anggota diharapkan dapat saling bertukar bukti, data, serta pengalaman untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan aset masing-masing.
Henricus menegaskan, tantangan pengelolaan aset migas tidak harus dihadapi setiap negara secara sendiri-sendiri. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki satu negara dapat menjadi pembelajaran bagi negara lainnya.
“Dengan berbagi bukti, data, dan pengalaman di antara anggota ASCOPE, kita dapat membantu setiap anggota mengambil keputusan yang lebih baik terkait aset yang dikelolanya masing-masing, sekaligus mengubah pengetahuan regional menjadi hasil yang nyata dan dapat diterapkan,” katanya.
Kerja sama tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan menjaga produksi energi, memperpanjang usia produktif lapangan migas, dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pengembangan sumber daya baru.
Di sisi lain, Kepala LEMIGAS M Iksan Kiat mengingatkan bahwa keberlanjutan industri energi tidak cukup hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam dan infrastruktur. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu ketahanan energi suatu negara.
Menurut Iksan, persaingan global untuk memperoleh minyak, gas, teknologi, dan sumber daya strategis semakin kompleks di tengah ketegangan geopolitik. Dalam situasi tersebut, kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya energi menjadi modal yang tidak kalah penting dibandingkan cadangan migas itu sendiri.
“Sumber daya terbesar suatu bangsa bukanlah yang berada di bawah tanah atau di dasar laut, melainkan yang ada di dalam diri manusianya. Inilah yang kita sebut sebagai human energy atau energi manusia,” ujarnya.
Ikhsan mendorong ASCOPE memperluas perannya. Selain menghubungkan infrastruktur dan pasar energi regional, organisasi ini juga perlu menjadi wadah pengembangan kemampuan tenaga kerja di sektor energi.
Ia mengusulkan konsep Human Energy Security atau ketahanan energi manusia yang bertumpu pada empat prinsip.
Pertama, availability, yakni memastikan ketersediaan tenaga kerja dan talenta yang kompeten. Kedua, accessibility, yaitu membuka akses terhadap kesempatan kerja dan pengembangan karier.
Ketiga, affordability, yang menekankan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan. Keempat, acceptability, yakni memastikan integritas, martabat, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
Keempat prinsip tersebut dinilai penting agar negara-negara ASEAN tidak hanya memiliki sumber daya energi, tetapi juga tenaga ahli yang mampu mengelolanya secara efektif dan berkelanjutan.
