Jakarta, ruangenergi.com – Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa pengembangan CCS dan CCUS di Indonesia tidak cukup hanya dengan kapasitas geologi dan kerangka regulasi. Indonesia perlu membangun ekosistem hijau yang setara dengan negara-negara yang ingin berbisnis CCS dan CCUS di Tanah Air, termasuk kebijakan pajak karbon yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pernyataan ini disampaikan Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D., Coordinator of Stakeholder Member of National Energy Council, dalam Panel Discussion Indonesia Pavilion pada COP 31 UNFCCC, 11 November 2026, bertema “The Role of Carbon Capture and Storage in Indonesia’s Net Zero Pathway”.
“CCS dan CCUS harus ditempatkan secara selektif, didukung enabling conditions yang kuat, dan dinilai berdasarkan hasil emisi nyata. Namun kita juga perlu membentuk ekosistem hijau yang sama dengan negara-negara yang ingin berbisnis CCS dan CCUS di Indonesia, termasuk masalah pajak karbon. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita,” ujar Satya.
DEN memaparkan strategi dekarbonisasi nasional yang menyeimbangkan energi terbarukan, gas alam sebagai jembatan transisi, dan nuklir sebagai grid balancer. Target bauran energi terbarukan ditetapkan 19–23% pada 2030 hingga 70–72% pada 2060, dengan puncak emisi sektor energi pada 2035 sebelum turun menjadi 129 juta ton CO2e pada 2060 atau lebih cepat.
CCS/CCUS dinilai paling bernilai pada industri hard-to-abate (semen, baja, kimia), pembangkit listrik eksisting, serta lapangan migas melalui EOR dan dekarbonisasi lapangan gas berkadar CO2 tinggi. Indonesia memiliki potensi penyimpanan sekitar 572 miliar ton CO2 di saline aquifer dan 4,85 miliar ton CO2 di reservoir migas terdepan. Kerangka regulasi telah tersedia melalui Perpres No. 14/2024, PP No. 40/2025, dan berbagai peraturan Menteri ESDM, didukung sistem MRV melalui SRN PPI dan SRUK.
CCS dan CCUS untuk bidang Oil and Gas sdh banyak diterapkan sebagai bagian dari EOR. Namun utk dipakai di PLTU masih banyak membutuhkan kajian, walaupun ada beberapa penerapannya di Kanada tapi menurut hemat saya belum’proven’. Satya menambahkan.
Sebagai gambaran konkret, Sunda Asri Basin CCS Hub yang dikembangkan PT Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil menargetkan kapasitas penyimpanan 2,9–3 gigaton CO2 dengan injeksi pertama pada 2030, kapasitas awal 2,5 MTPA yang dapat ditingkatkan hingga 30 MTPA, serta melayani 70% emitor domestik dan 30% impor lintas batas.
Dalam sesi panel yang sama, Dr. Luky Yusgiantoro (Sekretaris SKK Migas) memaparkan arah strategis CCS di hulu migas dan prioritas koordinasi kelembagaan; Kikuko Shinchi (Mitsubishi Research Institute) membahas kerja sama internasional dan pentingnya MRV; serta Jarad Daniels (CEO Global CCS Institute) membandingkan perkembangan CCS Indonesia dengan pengalaman global dan memetakan prioritas strategis implementasi.
DEN menegaskan prioritas percepatan CCUS mencakup stimulasi investasi swasta, pengembangan hub industri dengan infrastruktur CO2 bersama, penyusunan atlas geologi penyimpanan, serta inovasi teknologi melalui riset dan kolaborasi.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, industri, dan mitra internasional menjadi kunci. Tanpa ekosistem hijau yang setara, termasuk pajak karbon yang jelas, daya tarik Indonesia sebagai tujuan bisnis CCS dan CCUS akan tertinggal. Inilah agenda yang harus segera kita selesaikan bersama,” tutup Satya.
