Jakarta,Ruangenergi.com-Guna mendukung program Pemerintah dalam pencapaian target produksi 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030,SKK Migas meminta Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak,Gas dan Panas Bumi Indonesia menyediakan informasi terkait dengan ketersediaan rig baik offshore maupun onshore yang terkini termasuk data pemutakhirannya jika ada.
Permintaan tersebut datang berupa Surat Deputi Operasi SKK Migas tanggal 15 Desember 2020 perihal permohonan data rig onshore dan offshore perusahaan anggota APMI.
“Baru akan dimapping sama tim Divisi Operasi Produksi untuk ngejar target pemboran di tahun depan yang lebih dari 600 sumur, Semoga bisa terealisasi dengan baik,mohon dukungannya,” kata Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno kepada ruangenergi.com,Rabu (16/12/2020) di Jakarta.
Julius belum bisa mengelaborasi jumlah rig yang dibutuhkan. Tergantung drilling program dan drilling schedule serta ukuran rig yang diperlukan nanti. Tim SKK Migas sedang mapping supaya optimum dan bisa capai target.
Dalam catatan ruangenergi.com,Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) mendukung target peningkatan produksi minyak satu juta barel per hari (bph) di 2020. Target tersebut bisa tercapai dengan kerja sama antar semua pihak baik pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun APMI.
Namun demikian, APMI meminta agar nasib industri pendukung hulu migas diperhatikan. Ketua APMI Wargono Soenarko mengatakan industri penunjang hulu migas kerap kali mendapat perlakuan yang curang dari KKKS. Menurutnya banyak industri pengeboran yang tidak mendapat bayaran setelah selesai kontrak.
“Contohnya banyak anggota kami yang sudah bekerja, kita kan bekerja dulu baru dibayar. Itu banyak tumpukan utang hampir USD300 juta sampai sekarang enggak dibayar. Saya harap KKKS yang benar, yang adil, yang bermitra bukan seperti atasan dan bawahan,” kata Wargono, dalam diskusi virtual APMI, Kamis, 12 November 2020.
