Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Pemerintah mulai mempertegas arah pengelolaan sumber daya mineral strategis nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan 42 jenis komoditas tambang yang masuk dalam klasifikasi mineral kritis melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026.
Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026 tersebut menjadi landasan baru bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku mineral, terutama untuk mendukung industri strategis, pertahanan, dan keamanan negara.
Mengacu dokumen yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ESDM, penetapan mineral kritis ini tidak sekadar menyangkut pengelompokan komoditas tambang. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketergantungan impor.
Dalam diktum kedua keputusan tersebut ditegaskan, mineral kritis merupakan mineral yang mempaunyai kegunaan penting bagi perekonomian nasional, industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, memiliki potensi gangguan pasokan, serta tidak memiliki pengganti yang layak.
Dari 42 komoditas yang ditetapkan, sejumlah mineral memiliki posisi penting dalam rantai pasok industri modern.
Daftar tersebut mencakup aluminium, antimon, barium, berilium, besi, bismut, boron, feldspar, fluorspar, fosfor, galena, galium, germanium, grafit, indium, kadmium, kalium, kalsium, kobalt, kromium, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, nikel, niobium, platinum, selenium, seng, silika, sulfur, skandium, stronsium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, wolfram, vanadium, dan zirkonium.
Penetapan tersebut memperlihatkan bahwa cakupan mineral kritis tidak hanya terbatas pada komoditas yang selama ini populer seperti nikel, tembaga, dan litium.
Mineral seperti grafit, kobalt, galium, germanium, niobium, tantalum, hingga logam tanah jarang juga masuk dalam daftar. Komoditas-komoditas tersebut menjadi bagian penting dari kebutuhan bahan baku berbagai sektor industri strategis.
Dalam lampiran keputusan, Kementerian ESDM juga merinci jenis komoditas tambang yang terkait dengan setiap mineral kritis. Sebagai contoh, aluminium dikaitkan dengan bauksit, besi dengan bijih besi dan pasir besi, fosfor dengan fosfat, sedangkan silika mencakup pasir kuarsa, kuarsit, dan kristal kuarsa.
Khusus logam tanah jarang, keputusan tersebut memberikan catatan bahwa klasifikasinya tidak mencakup skandium.
Pemerintah menetapkan mineral kritis berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis.
Dalam diktum ketiga, terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar penentuan komoditas tersebut.
Pertama, kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional. Pertimbangannya meliputi fungsi mineral sebagai bahan baku industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, peningkatan nilai ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, kebutuhan dan penyerapan dalam negeri, serta tingkat keterbatasan substitusi.
Kedua, kerentanan pasokan akibat kondisi global dan tingkat ketergantungan terhadap impor.
Ketiga, ketahanan cadangan untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Dengan kriteria tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk melihat mineral bukan semata-mata sebagai komoditas perdagangan, melainkan sebagai sumber daya strategis yang menentukan keberlangsungan industri nasional.
Menariknya, keputusan Menteri ESDM ini juga memberikan konsekuensi terhadap arah kebijakan pengelolaan sektor pertambangan.
Dalam diktum keempat disebutkan, daftar mineral kritis dapat digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya.
Acuan tersebut antara lain untuk pengaturan tata kelola industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian.
Selain itu, klasifikasi mineral kritis dapat menjadi pertimbangan dalam pengaturan tata niaga, penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan, pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, hingga penerbitan perizinan berusaha.
Pemerintah juga dapat menggunakan daftar tersebut sebagai pertimbangan dalam meningkatkan penyelidikan dan penelitian serta kewajiban pelaksanaan eksplorasi lanjutan bagi pemegang perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral.
Artinya, penetapan mineral kritis berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan prioritas pengembangan sumber daya mineral Indonesia.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan perubahan terhadap daftar mineral kritis tersebut.
Dalam diktum kelima, disebutkan bahwa penetapan jenis komoditas yang tergolong mineral kritis dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan klasifikasi mineral dengan perkembangan kebutuhan industri, dinamika perdagangan global, kondisi pasokan, serta perubahan kepentingan strategis nasional.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 10 November 2026.
Kebijakan ini sekaligus menandai semakin pentingnya pengelolaan mineral dalam agenda ketahanan ekonomi dan industri Indonesia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan penetapan mineral kritis tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan eksplorasi, pengembangan cadangan, pengolahan, pemurnian, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.


