Serpong, Tangerang Selatan, ruangenergi.com-Pertemuan sejumlah tokoh senior industri hulu migas dengan Hasjim Djojohadikusumo membuka ruang dialog baru soal masa depan sektor energi nasional. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan cukup intens, para pelaku senior oil and gas menyampaikan berbagai masukan strategis langsung kepada adik kandung Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang kini juga duduk sebagai penasihat di Board IPA 2026.
Menurut sumber yang mengikuti pembicaraan tersebut bercerita kepada ruangenergi.com di sela-sela IPA Convex ke-50 tahun 2026, salah satu isu utama yang mengemuka adalah mandeknya pembahasan Undang-Undang Migas yang sudah bertahun-tahun belum juga menemukan titik terang. Hasjim disebut secara langsung menanyakan apa sebenarnya kendala terbesar dari revisi regulasi tersebut.
“Pak Hasyim nanya, kendalanya apa sih? Undang-Undang Migas ya?” ungkap salah satu peserta diskusi dalam percakapan internal yang beredar di kalangan pelaku industri.
Dalam forum itu, para senior migas tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menawarkan kerangka solusi. Bahkan disebut telah dibentuk tim adhoc yang bertugas menghimpun berbagai usulan strategis untuk langsung disampaikan kepada Presiden, tanpa lagi melewati jalur birokrasi kementerian seperti sebelumnya.
“Masukan apa pun soal masalah di industri silakan dimasukkan untuk Presiden. Tapi harus digodok benar, pakai studi, diskusi, dan proposal yang matang,” ujar sumber tersebut.
Yang menarik, pembahasan tidak berhenti pada revisi undang-undang semata. Diskusi justru berkembang ke isu yang lebih mendasar: positioning kelembagaan SKK Migas.
Menurut peserta pertemuan, Hasjim ingin mengetahui apakah struktur kelembagaan saat ini justru menjadi hambatan investasi dan pengambilan keputusan di sektor hulu migas.
“Intinya akhirnya bukan sekadar UU Migas, tapi positioning SKK Migas itu bagaimana,” kata sumber tersebut.
Dalam diskusi itu bahkan sempat muncul wacana agar model kelembagaan sektor migas kembali mengacu pada konsep lama yang dinilai lebih lincah dan cepat dalam pengambilan keputusan, meski tidak diadopsi sepenuhnya. Salah satu contoh yang disebut adalah model BPPKA (Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing) yang dianggap memberi ruang gerak lebih fleksibel dibanding struktur saat ini.
“Yang lama sebenarnya sudah bagus, cuma tidak bisa diadopsi 100 persen. Tapi model seperti itu lebih leluasa, lebih cepat,” ujar narasumber tersebut.
Para senior industri juga menilai struktur SKK Migas saat ini masih terlalu birokratis sehingga sulit bergerak cepat merespons kebutuhan investasi dan operasi lapangan.
“Kalau dianggap penting tapi prosesnya lambat, akhirnya jadi tidak penting. SKK Migas dianggap belum cukup kuat untuk mendorong keputusan cepat,” katanya lagi.
Diskusi bersama Hasjim disebut berlangsung cukup panjang, bahkan melebihi agenda yang dijadwalkan. Meski memiliki agenda lain sebagai pembicara dalam sebuah forum, Hasjim dikabarkan tetap melanjutkan dialog hampir setengah jam karena ingin mendengar langsung pandangan para senior migas.
Bagi kalangan industri, sinyal ini dianggap penting. Kehadiran Hasjim dalam forum strategis bersama para senior migas dinilai menunjukkan bahwa pemerintahan mulai membuka ruang komunikasi lebih langsung dengan pelaku industri energi nasional, terutama terkait reformasi regulasi dan tata kelola hulu migas yang selama ini dinilai berjalan lambat.
