TBBM AKR

AKR Corporindo Jamin Ketersediaan BBM untuk Masyarakat

Jakarta, Ruangenergi.com – PT AKR Corporindo, Tbk, dan PT Pertamina (Persero) ditunjuk BPH Migas untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan dan bersubsidi dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 2018-2022. Untuk itu, pihaknya terus berupaya menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Berdasarkan bahan informasi yang diterima redaksi ruangenergi.com, AKR Corporindo mengungkapkan beberapa kendala dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan penyediaan Jenis BBM Tertentu (JBT) yang sudah berjalan selama 3 tahun.

Pertama, peraturan yang berubah dan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan badan usaha dan berlaku surut.

Kedua, pengurusan perijinan untuk pembangunan lembaga penyalur yang sulit, tidak standar dan memakan waktu di Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk pengurusan perijinan untuk pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Ketiga, keharusan untuk menyerap kouta JBT yang diberikan secara maksimal, dimana di satu sisi dengan monitoring dan pengawasan yang ketat atas ketepatan sasaran penyaluran JBT yang dilakukan oleh AKR (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak), otomatis akan membatasi realisasi penyerapan kuota JBT di lapangan.

Meski demikian, pihaknya juga memiliki sejumlah rencana strategis dalam penyaluran JBT agar tepat sasaran dan mengurangi penyimpangan.

Berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tersebut, mengamanatkan pendistribusian JBT langsung ke konsumen pengguna dengan titik serah di penyalur, sebagai berikut :

Pertama, AKR juga telah mengembangkan sistem IT untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pendistribusian JBT.

Selanjutnya, tagihan subsidi JBT AKR ke Pemerintah adalah berdasarkan BBM yang keluar dari Nozzle dispenser ke konsumen pengguna di lembaga penyalur.

Kemudian, sistem IT yang dipakai oleh AKR dikembangkan secara terus-menerus dan memiliki kapabilitas untuk pengembangan ke depannya.

Tujannya yakni, memungkinkan untuk sistem IT di SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Bermotor) diintegrasikan (di-link) dengan database Nomor Kendaraan Bermotor yang teregister di Samsat dan dengan pembatasan volume penyakit per kendaraan (perlu adanya dukungan dari Samsat dan pihak terkait).

Memungkinkan untuk sistem IT di SPBN (Sistem Pengisian Bahan Bakar Nelayan) diintegrasikan ke Kartu Nelayan (perlu adanya dukungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk penerbitan Kartu Nelayan).

Pendistribusian JBT AKR dan Monitoring melalui sistem IT/Digitalisasi

Skema alur dan konsep pendistribusian JBT, pertama dari Terminal BBM AKR, kemudian bahan bakar akan di delivery dengan menggunakan truk yang sudah dilengkapi oleh GPS.

Selanjutnya, JBT dimasukkan kedalam tangki penyimpanan BBM yang ada di SPBKB dan SPBN milik AKR. Kemudian, JBT tersebut disalurkan ke pengguna melalui mesin dispenser (sudah dilengkapi dengan Pump Panel) SPBN dan SPBKB AKR.

Di mana Pump Panel pada dispenser di SPBN dan SPBKB memiliki tiga fungsi, pertama sebagai fungsi monitoring; kedua, fungsi real time data dan akurasi; ketiga, fungsi pelaporan/reporting;

Fungsi monitoring, yang mana BBM tidak akan bisa keluar apabila si operator tidak menginput nomor ID Kendaraan atau Kapal Nelayan.

Kemudian, monitoring compliance atas penyaluran BBM (termasuk monitoring kuota penyaluran per kendaraan per hari sesuai SOP AKR, atau kuota penyaluran untukĀ  nelayan sesuai rekomendasi DKP).

BACA JUGA  Kepala BPH Migas Cek Ketersediaan BBM di Raja Ampat

Melakukan monitoring ketersediaan stok BBM di outlet, serta meng-update perubahan harga BBM jika ada.

Fungsi Real Time dan akurasi, yakni sudah menggunakan touchscreen pada mesin dispenser.

Slip transaksi akan tercetak secara otomatis setelah pengisian BBM selesai dilakukan. Serta, data transaksi dikirim secara otomatis ke server kantor pusat AKR di Jakarta, dengan jangka waktu pengiriman secara real time.

Fungsi pelaporan /reporting, pelaporan per transaksi penyaluran secara detail ke BPH Migas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencakup, tanggal dan jam penyaluran; nomor pompa dan nomor selang dispenser; jenis BBM; harga, jumlah liter dan total amount; nomor nota; nomor ID (kendaraan atau kapal nelayan).

Serta memberikan akses/penarikan data online kepada BPH Migas dan Kemenkeu.

Bangun infrastruktur Jamin Ketersediaan BBM

AKR Corporindo, mengungkapkan, sebagai badan usaha yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini BPH Migas untuk melakukan penyaluran JBT yang merata di seluruh Tanah Air, telah melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung ketersediaan BBM untuk masyarakat.

Pertama, AKR sudah membangun fasilitas penyimpanan (Terminal BBM /TBBM) yang saat ini tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Kedua, jaringan outlet SPBKB dan SPBN. Serta yang ketiga, AKR juga memiliki armada pengangkutan untuk mensupport pendistribusian BBM.

Pasalnya, investasi (asset konsolidasi) dari tahun 2005-2020, AKR telah membangun sebanyak 11 Terminal BBM dengan nilai investasi sebesar lebih kurang Rp 6 Triliun.

Adapun Terminal BBM ya g dimiliki AKR yakni, TBBM AKR Retail; Jakarta Tank Terminal; TBBM Tanjung Perak; TBBM Tanjung Emas; TBBM Ciwandan Banten; TBBM Belawan Medan; TBBM Pontianak Kalbar; TBBM Palaran Samarinda; TBBM Bitung Sulut; TBBM Banjarmasin Kalsel; serta TBBM Kota Baru Kalsel.

Sementara, total kapasitas penyimpanan yang ada pada TBBM AKR sebesar 718.778 Kilo Liter (KL).

Rinciannya yakni Sumatera sebesar 43,814 KL; Jawa-Bali sebesar 491,864 KL; Kalimantan sebesar 152,600 KL; serta Sulawesi sebesar 30,500 KL.

Lebih jauh, berdasarkan data yang dihimpun, saat ini AKR secara berkala melakukan pengawasan dan menerapkannya, agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pendistribusian JBT.

AKR sudah menerapkan sistem penyaluran tertutup untuk penyaluran JBT di SPBN, dimana untuk melakukan pengisian BBM di outlet tersebut para nelayan harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari DKP.

Kemudian, setiap bulan AKR melakukan setting Nomor ID kapal nelayan yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari DKP ke dalam sistem IT di SPBN dan setting kuota per kapal yang ditetapkan berdasarkan surat rekomendasi DKP.

Selanjutnya, AKR secara berkala melalui sosialisasi terkait SOP penyaluran dan Peraturan Pemerintah terkuat penyaluran JBT, dan secara rutin melakukan monitoring dan pengawasan ke lembaga penyalur, serta memberikan surat teguran ke mitra penyalur jika terjadi ketidaksesuaian.

Serta, AKR terus-menerus melakukan koordinasi dengan BPH Migas sebagai regulator dan DKP terkait penyaluran BBM ke nelayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *