Jakarta, Ruangenergi.com – Upaya PT Pertamina (Persero) untuk tetap mengoperasikan sisi hulu dan kilang serta tidak memilih melakukan impor minyak secara keseluruhan di tengah harga minyak dunia sedang berfluktuasi saat ini merupakan langkah tepat. Karena kebijakan tersebutbuerperan menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk perusahaan jasa pendukung.
Penilaian ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), John Karamoy di Jakarta, Selasa (12/4). “Saya sepakat bahwa Pertamina turut membantu menekan PHK di berbagai perusahaan,” kata ya.
Hal itu, tambahnya, karena secara tidak langsung BUMN itu turut menjaga kelangsungan ekosistem migas, termasuk KKKS dalam negeri dan seluruh perusahaan jasa pendukung. “Dan memang harus jalan terus. Kalau Pertamina tidak meneruskan (beroperasi), maka yang menanggung beban adalah perusahaan-perusahaan pendukung, terutama di bidang barang dan jasa, misalnya, tiba-tiba tidak ada aktivitas,” kata dia.
Lebih#agi perusahaan dalam negeri, jika tiba-tiba Pertamina menghentikan operasi, bisa menambah beban utang mereka, lanjutnya, hal itu terjadi, karena bisa jadi perusahaan tersebut sudah meminjam uang, untuk mendukung pengerjaan suatu operasi dengan Pertamina.
“Kalau tiba-tiba Pertamina menurunkan (operasional), padahal mereka sudah terlanjur pinjam duit. Lalu apa yang terjadi dengan karyawan perusahaan penyedia jasa barang ini? PHK. Nah, itu yang harus dihindari,” ujarnya.
Menurut John, potensi terjadinya PHK memang ada, dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, misalnya, beberapa perusahaan KKKS merumahkan karyawan karena perusahaan tersebut, menurunkan produksi saat harga turun. “Jadi, meski secara massal tidak ada PHK, tapi beberapa perusahaan ada yang merumahkan karyawan,” kata dia.(SF)
