Tangerang Selatan, Banten, ruangenergi.com-Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
Pesan itu disampaikan Bahlil saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026), seperti dilaporkan Marcello, reporter ruangenergi.com
Di hadapan para pelaku usaha dan mitra dagang internasional, Bahlil mengungkapkan pemerintah menargetkan nilai hilirisasi Indonesia mencapai US$618 miliar pada 2040. Target tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
Menurut Bahlil, penguatan hilirisasi menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas pasar ekspor, serta membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri.
“Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku,” tegasnya.
Bahlil mencontohkan perkembangan industri nikel sebagai gambaran potensi ekonomi dari kebijakan hilirisasi. Ketika ekspor nikel masih didominasi bahan mentah, nilai ekspornya pada 2017–2018 disebut berada di kisaran US$3,3 miliar.
Setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, nilai ekspor produk terkait nikel meningkat tajam.
Bahlil menyebut nilai ekspor sektor mineral nikel mencapai sekitar US$34 miliar pada 2023 dan telah melampaui US$40 miliar pada 2025.
“Di tahun 2026 saya targetkan minimal di angka US$45 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, capaian tersebut baru berasal dari satu komoditas. Pemerintah ingin pola serupa dikembangkan pada sektor sumber daya alam lainnya agar Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya.
Bagi Bahlil, hilirisasi bukan semata-mata strategi meningkatkan angka ekspor. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat kemandirian politik dan ekonomi nasional.
Ia mengaitkan arah kebijakan itu dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain hilirisasi, Bahlil menyoroti pentingnya transisi energi dalam memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Ia mendorong investor mengembangkan industri di Indonesia dengan dukungan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, kebutuhan pasar global terhadap produk yang dihasilkan melalui proses industri rendah karbon menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan.
“Produk global sekarang itu akan lebih cenderung untuk mencari produk yang green energy dan green industry,” kata Bahlil.
Ia menilai penggunaan energi yang lebih bersih dalam proses produksi dapat menjadi salah satu faktor pembeda bagi produk Indonesia di pasar global.
Karena itu, agenda hilirisasi dan transisi energi perlu berjalan beriringan. Indonesia tidak cukup hanya mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas proses produksinya agar mampu bersaing di tengah perubahan standar perdagangan internasional.
Bahlil turut menyinggung pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik. Ia menyebut implementasi B50, yakni campuran biodiesel dengan kandungan 50 persen bahan bakar nabati, sebagai bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya nasional. Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong pengembangan bahan bakar berbasis nabati untuk bensin.
Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026 di tengah ketidakpastian global. Ia juga menyebut inflasi berada di bawah 3 persen.
Sementara itu, sepanjang Januari–Agustus 2026, surplus perdagangan Indonesia disebut mencapai US$7,25 miliar, dengan nilai ekspor US$193,6 miliar.
Bahlil menilai perdagangan domestik dan internasional memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perluasan pasar ekspor menjadi salah satu agenda yang harus terus diperkuat.
Ia mendorong peningkatan akses pasar ke kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur, antara lain melalui perjanjian perdagangan bebas.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa perjanjian dagang tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
“Jangan hanya teken-teken MOU, tapi harus bisa direalisasikan MOU tersebut,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya penyederhanaan prosedur ekspor agar pelaku usaha tidak terbebani proses birokrasi yang berbelit-belit. Kemudahan akses pembiayaan, asuransi ekspor, serta promosi produk Indonesia di pasar internasional juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing eksportir nasional.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui akses digital dan keuangan, agar semakin banyak pelaku usaha Indonesia terhubung dengan rantai nilai global.
Bahlil menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan konsumsi domestik, serta pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyoroti penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026 sebagai salah satu upaya memperluas jaringan perdagangan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Ia menyebut pemerintah menargetkan transaksi TEI 2026 mencapai US$17,5 miliar. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang disebut sebesar US$16 miliar.
Bahlil mengungkapkan bahwa realisasi transaksi TEI 2025 mencapai US$22,8 miliar, melampaui target yang ditetapkan.
Karena itu, ia meminta agar penyelenggaraan TEI tahun ini mampu mencatatkan hasil yang lebih besar.
“Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026,” katanya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa sekitar 16.885 calon pembeli telah terdaftar untuk mengikuti TEI 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.092 calon pembeli berasal dari luar negeri dan mewakili 134 negara.
Kehadiran para pembeli internasional tersebut diharapkan membuka peluang transaksi baru bagi eksportir Indonesia, baik untuk produk manufaktur, komoditas olahan, maupun produk bernilai tambah lainnya.
Bagi pemerintah, keberhasilan TEI tidak hanya diukur dari besarnya transaksi selama pameran, tetapi juga dari realisasi kontrak dagang dan keberlanjutan hubungan bisnis setelah acara berakhir.
Pernyataan Bahlil di hadapan para pelaku usaha internasional memperlihatkan arah strategi ekonomi Indonesia yang bertumpu pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, perluasan pasar ekspor, dan penguatan industri domestik.
Hilirisasi diharapkan mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global, sementara transisi energi menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing produk di tengah meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan dalam perdagangan internasional.
Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi benar-benar menghasilkan kapasitas industri baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal, serta menciptakan nilai tambah yang bertahan dalam jangka panjang.
Dengan target hilirisasi US$618 miliar pada 2040 dan ambisi ekspor produk mineral nikel minimal US$45 miliar pada 2026, pemerintah menempatkan pengolahan sumber daya alam sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Pesan Bahlil kepada investor pun jelas: Indonesia ingin bergerak dari pemasok bahan mentah menjadi negara industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, kompetitif, dan semakin mampu memanfaatkan peluang perdagangan global.
