Jakarta, ruangenergi.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG di tengah gejolak harga minyak dunia yang semakin sulit diprediksi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6), ketika memaparkan asumsi makro sektor energi dan postur anggaran Kementerian ESDM untuk 2027.
Menurut Bahlil, dinamika geopolitik global saat ini membuat harga minyak bergerak sangat cepat, baik naik maupun turun, sehingga pemerintah masih berhitung cermat untuk menetapkan proyeksi yang lebih presisi.
“Dunia, termasuk gas, sekarang sangat dinamis. Bisa cepat naik, bisa cepat turun. Untuk mencari rata-rata yang lebih flat, kita masih menunggu perkembangan geopolitik beberapa bulan ke depan,” ujar Bahlil.
Meski tekanan global meningkat, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG.
“Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi, termasuk LPG,” tegasnya.
Namun, untuk BBM non-subsidi yang digunakan masyarakat mampu, Bahlil menjelaskan harganya tetap mengikuti mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian ESDM.
Dalam paparannya, pemerintah menetapkan kisaran Indonesian Crude Price (ICP) tahun 2027 di level US$70 hingga US$95 per barel, lebih fleksibel dibanding asumsi 2026 yang dipatok tetap di angka US$70 per barel.
Rentang lebar itu mencerminkan tingginya ketidakpastian pasar energi global.
Di sektor produksi, pemerintah membidik lifting minyak pada 2027 di kisaran 620 ribu hingga 690 ribu barel per hari, sementara lifting gas ditargetkan berada di rentang 9.534 hingga 9.977 MMSCFD.
Bahlil mengatakan target itu masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut bersama DPR, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dari seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan volume BBM subsidi tahun depan naik tipis menjadi 19,43 juta hingga 19,56 juta kiloliter, dari tahun sebelumnya sebesar 19,17 juta kiloliter.
Sementara alokasi LPG subsidi dipertahankan di angka 8 juta metrik ton, sama seperti tahun sebelumnya.
Di sisi anggaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun, melonjak signifikan dibanding anggaran 2026 yang sekitar Rp10 triliun.
Mayoritas anggaran itu, kata Bahlil, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis energi, dengan porsi mencapai 82 persen.
Lonjakan anggaran ini mempertegas strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus mempercepat pembangunan sektor migas dan ketenagalistrikan.
Dengan situasi geopolitik yang masih memanas, keputusan final terkait asumsi harga minyak dan kebijakan energi 2027 diperkirakan baru akan lebih solid pada Agustus mendatang.
