Bebaskan Tagihan Pelanggan 450 VA, PLN: Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. 
Menurut dia, keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020. “Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50% tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (31/3).
Ia berharap, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. “Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi,” ujar Zulkifli.
Pihaknya berharap, pembebasan dan diskon tarif listrik ini  dapat mendukung himbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah dan berkegiatan di rumah yang berrujuan untuk mencegah penularan corona yang makin luas. “Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” pungkas Zulkifli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat pelanggan berdaya listrik 450 VA  sebagai upaya untuk menekan dampak ekonomi pandemi virus corona.
Selain membebaskan biaya listrik selama 3 bulan kepada pelanggan 450 VA, yakni April, Mei dan Juni 2020, pemerintah juga memberikan subsidi atau diskon selama 50 persen kepada pelanggan listrik dengan daya 900 VA.”Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Artinya hanya bayar separo untuk April Mei dan Juni 2020,” ujar Jokowi, Selasa (31/3).
Selain insentif listrik, Presiden Jokowi juga mengumumkan beberapa stimulus ekonomi lainnya untuk meredam dampak virus corona, seperti menambah jumlah penerima PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. “Selain itu, manfaat yang diterima juga dinaikkan sebesar 25 persen. Pemerintah pun menaikkan anggaran kartu pra kerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar meringankan beban masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Ia mengatakan pemerintah perlu menurunkan harga premium dan BBM bersubsidi jenis solar dengan tetap memperhatikan tingkat keekonomiannya. Penurunan tersebut agar menjamin akses masyarakat kalangan bawah terhadap BBM tersebut.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu segera menurunkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertalite dan Pertamax yang disesuaikan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusinya,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3).
Toh, ia menuturkan saat ini harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent sudah di bawah US$25per barel, jauh dari sebelumnya yang di atas US$50.
Rofik juga mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan, seperti pekerja informal dan pekerja harian yang paling terdampak virus corona berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 900 VA dan 1.300 VA.
Tarif listrik golongan tersebut dapat diturunkan minimal Rp 250 per kWh atau 18 persen dari saat ini sekitar Rp 1.400 per kWh selama empat bulan ke depan mula April sampai Juli 2029.
“Dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik tersebut akan membantu ekonomi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona, ” tutip Rofik.(SF)

BACA JUGA  PLN Rilis Skema Hindarkan Pelanggan Alami Lonjakan Tagihan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *