Bojonegoro, ruangenergi.com – Kekayaan sumber daya gas bumi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya menjadi penopang produksi energi nasional. Karena itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M., mendorong perluasan jaringan gas bumi melalui pipa (jargas) agar semakin banyak keluarga dan pelaku usaha kecil dapat menikmati energi yang lebih efisien dan terjangkau.
Ratna menilai, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga memiliki arti penting bagi ekonomi keluarga. Di tengah kebutuhan hidup yang terus menuntut pengelolaan keuangan secara cermat, efisiensi biaya memasak dapat membantu masyarakat mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya.
Manfaat tersebut dirasakan terutama oleh ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan energi untuk aktivitas sehari-hari. Dalam kegiatan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 21 Oktober 2026, Ratna menyampaikan bahwa masyarakat pengguna jargas di Bojonegoro mengklaim dapat menghemat pengeluaran hingga 30 persen dibandingkan penggunaan LPG 3 kilogram.
“Jargas ini bukan sekadar persoalan infrastruktur gas bumi. Di dalamnya ada manfaat ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Ketika biaya memasak bisa ditekan, ada ruang bagi keluarga untuk mengatur kebutuhan lainnya secara lebih baik,” ujar Ratna.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi momentum untuk memperluas pemanfaatan gas bumi agar kekayaan energi daerah benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Keadilan Energi Harus Dirasakan Masyarakat
Ratna menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor energi tidak cukup diukur dari besarnya produksi, nilai investasi, atau infrastruktur yang berhasil dibangun. Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses energi yang layak serta merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi gas bumi strategis. Menurut Ratna, potensi tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memanfaatkan gas bumi bagi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan sampai daerah memiliki sumber daya gas bumi yang besar, tetapi masyarakatnya belum mendapatkan akses optimal terhadap manfaat energi tersebut. Kekayaan alam harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia menilai perluasan jargas dapat menjadi salah satu wujud keadilan energi, yakni ketika manfaat sumber daya tidak hanya dinikmati oleh sektor industri, tetapi juga menjangkau rumah tangga dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Ratna mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menentukan wilayah prioritas pembangunan jargas. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan potensi pasokan gas, kesiapan infrastruktur, kelayakan teknis dan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat.
Bagi Ratna, pemerataan akses energi juga harus memperhatikan wilayah pedesaan. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi perlu memperoleh perhatian dalam perencanaan, sepanjang kondisi teknis dan ketersediaan pasokan memungkinkan.
Ibu Rumah Tangga dan UMKM Perlu Mendapat Perhatian
Ratna menyoroti pentingnya menempatkan kebutuhan rumah tangga sebagai salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan energi. Pengeluaran untuk memasak merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari yang harus dikelola oleh keluarga, termasuk oleh perempuan yang banyak menjalankan peran dalam pengaturan konsumsi rumah tangga.
Apabila biaya energi dapat ditekan, penghematan tersebut berpotensi memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa manfaat tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi riil masing-masing pengguna, termasuk biaya sambungan dan pola konsumsi energi.
Hal serupa berlaku bagi UMKM, khususnya usaha kuliner yang menggunakan bahan bakar dalam proses produksi. Efisiensi energi berpotensi membantu pelaku usaha mengendalikan biaya operasional dan menjaga keberlanjutan usahanya.
“Bagi usaha kecil, pengeluaran energi merupakan bagian dari biaya produksi. Karena itu, akses terhadap energi yang efisien dapat membantu UMKM mengelola biaya dengan lebih baik. Manfaat ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil,” kata Ratna.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perluasan jargas tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah sambungan. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan biaya bagi masyarakat, keandalan pasokan, keselamatan instalasi, kualitas pelayanan, dan kemudahan penanganan pengaduan pelanggan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap jaringan gas, tetapi juga mendapatkan layanan yang aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi secara nyata.
Target Satu Juta Sambungan Harus Dikawal
Ratna turut menyoroti target pemerintah membangun satu juta sambungan rumah jargas pada 2028. Ia menilai target tersebut perlu dikawal melalui perencanaan yang terukur, pembagian prioritas wilayah, kepastian pembiayaan, serta evaluasi berkala terhadap manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam pemberitaan BPH Migas, Ratna menyebut perlunya mengoptimalkan penyaluran jargas di daerah penghasil gas seperti Bojonegoro, melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kombinasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
Menurutnya, sinergi pembiayaan dan pelaksanaan antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperluas jangkauan infrastruktur. Namun, skema pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan teknis, dan kemampuan pembiayaan masing-masing wilayah.
Ratna juga mendorong agar evaluasi program dilakukan tidak hanya berdasarkan jumlah jaringan yang dibangun, melainkan berdasarkan jumlah sambungan yang aktif, keterjangkauan biaya bagi pelanggan, keandalan pasokan, serta penghematan yang benar-benar dirasakan pengguna.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI, ia menilai fungsi pengawasan perlu memastikan kebijakan pengembangan gas bumi berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik juga berpotensi mendukung pengurangan ketergantungan terhadap LPG impor. Optimalisasi sumber energi dalam negeri dapat memberikan nilai tambah ekonomi apabila didukung ketersediaan pasokan, infrastruktur yang memadai, dan distribusi yang efektif.
“Yang harus kita kawal bukan hanya berapa banyak jaringan gas yang dibangun, tetapi berapa banyak keluarga dan pelaku usaha yang benar-benar memperoleh manfaatnya. Masyarakat harus menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan energi nasional,” ujar Ratna.
Ia berharap pengembangan jargas di Bojonegoro dapat menjadi contoh bahwa kekayaan sumber daya alam perlu diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan warga. Dengan akses energi yang lebih baik, masyarakat daerah penghasil tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas produksi energi, tetapi juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Ratna, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan energi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sebab, sumber daya alam yang dikelola untuk kepentingan nasional semestinya menghadirkan manfaat yang semakin luas, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
