Kutai Kertanegara, Kaltim, ruangenergi.com-Di tengah laut, jauh dari hiruk-pikuk daratan, perjuangan menjaga ketahanan energi Indonesia terus berlangsung. Ombak, cuaca yang berubah-ubah, serta tantangan teknologi menjadi bagian dari keseharian para pekerja yang mengoperasikan fasilitas produksi migas lepas pantai.
Di lokasi inilah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan operasional Sumur Gas Jangkrik dan fasilitas produksi Maha Hub. Fasilitas tersebut disebut akan mencapai produksi sekitar 290 juta kaki kubik gas per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Peresmian ini bukan sekadar seremoni pengoperasian fasilitas migas. Di baliknya, tersimpan pesan yang lebih besar: Indonesia ingin mengelola kekayaan energinya dengan kemampuan sendiri, memperkuat tenaga kerja nasional, dan menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas.
Bagi Bahlil, pengembangan lapangan gas di tengah laut memiliki tantangan yang tidak sederhana.
“Di laut ini kadang-kadang cuacanya bagus, kadang-kadang cuacanya ombak. Ini sebuah tantangan tersendiri,” ujarnya dalam sambutan peresmian.
Berbeda dengan kegiatan di darat, operasi lepas pantai sangat bergantung pada kondisi cuaca dan gelombang. Tantangan tersebut menuntut kesiapan teknologi, keandalan fasilitas, serta kemampuan para pekerja untuk menjaga operasional tetap berjalan dengan aman.
Di tengah berbagai tantangan itu, Bahlil menyampaikan apresiasi kepada perusahaan dan tenaga kerja Indonesia yang terlibat dalam pengoperasian fasilitas tersebut.
Salah satu pesan yang paling ditekankan Bahlil adalah pentingnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam pengoperasian fasilitas migas berteknologi tinggi.
Ia menilai kemampuan anak bangsa menjalankan peralatan dan sistem produksi di lapangan lepas pantai merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian energi nasional.
Bahlil menyebut keterlibatan tenaga kerja Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata kepada Ibu Pertiwi sekaligus penguatan nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita tunjukkan bahwa kita tidak hanya tergantung pada asing, tapi anak-anak Republik Indonesia bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini,” katanya.
Namun, bagi Bahlil, keterlibatan tenaga kerja nasional saja belum cukup. Investasi migas juga harus meninggalkan warisan berupa peningkatan kemampuan teknis, penguasaan pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, ia meminta manajemen perusahaan, memastikan transfer teknologi dan transfer knowledge kepada pekerja Indonesia dilakukan secara maksimal.
Pesannya kepada para mitra internasional cukup tegas: kerja sama tidak boleh berhenti pada kegiatan produksi dan keuntungan bisnis. Harus ada proses berbagi pengetahuan agar tenaga kerja Indonesia semakin mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi migas secara mandiri.
“Anggaplah kalian sekalipun dari luar negeri, anggap ini negara kalian juga. Dan anggaplah anak-anak ini sekalipun anak-anak Indonesia, anggap ini juga adalah bagian daripada keluarga kalian,” ujar Bahlil, dikutip dari Siaran Langsung Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha – South Hub oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kamis (22/10/2026), di Kaltim.
Ia ingin perbedaan asal negara tidak menjadi penghalang untuk membangun satu tujuan bersama. Perusahaan internasional, perusahaan nasional, dan tenaga kerja Indonesia harus menjadi bagian dari ekosistem industri yang saling menguatkan.
Bahlil menegaskan pemerintah tetap membuka pintu bagi investasi asing di sektor energi. Menurut dia, perusahaan internasional yang telah menanamkan modal dan menjalankan usaha di Indonesia merupakan mitra yang perlu dijaga.
Ia menyatakan telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun, dukungan pemerintah bukan berarti mengabaikan aturan. Penyelesaian persoalan investasi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan nasional, dan prinsip bisnis yang adil.
Bahlil menekankan bahwa keberhasilan investasi harus dirasakan oleh seluruh pihak: perusahaan asing memperoleh keuntungan, perusahaan lokal mendapat manfaat, dan negara menerima nilai tambah bagi perekonomian.
“Kalian untung, perusahaan lokal untung, negara untung. Harus sama-sama untung,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa investasi migas idealnya bukan hubungan satu arah. Selain mendatangkan modal dan teknologi, kegiatan usaha juga harus memperkuat industri nasional, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia.
Dengan prinsip itu, pemerintah berharap kemitraan antara perusahaan internasional dan pelaku usaha dalam negeri dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Di balik peresmian fasilitas produksi, terdapat agenda besar yang ingin ditegaskan pemerintah: memperkuat pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.
Bahlil menyoroti potensi peningkatan produksi gas nasional pada 2028–2029 hingga mencapai 3.000 MMSCFD. Ia menyebut angka tersebut bukan jumlah yang kecil, melainkan potensi produksi yang signifikan bagi masa depan energi Indonesia.
Bagi negara yang membutuhkan pasokan energi untuk menggerakkan industri, pembangkit listrik, dan kegiatan ekonomi, tambahan produksi gas memiliki arti strategis.
Gas bumi dapat menjadi salah satu penopang kebutuhan energi nasional. Namun, manfaatnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku industri memastikan ketersediaan pasokan, kesiapan infrastruktur, serta kesesuaian antara lokasi produksi dan pusat permintaan.
Karena itu, Bahlil kembali menegaskan bahwa kebutuhan domestik akan diprioritaskan sebelum gas dialokasikan untuk ekspor.
Kebijakan tersebut mencerminkan arah pengelolaan sumber daya energi yang ingin memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat terlebih dahulu bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Di tengah dinamika perdagangan energi internasional, kepastian pasokan bagi konsumen dalam negeri menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan industri dan ketahanan energi.
Bahlil juga menyampaikan pesan keras mengenai hubungan perdagangan energi dengan negara lain.
Ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif atau tidak menghargai hubungan dengan Indonesia. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dianggap tidak menghormati Indonesia.
Sebaliknya, negara yang menjalin hubungan saling menghargai tetap terbuka untuk membangun kerja sama, termasuk melalui kontrak pasokan energi.
Bagi Bahlil, hubungan perdagangan tidak seharusnya hanya berjalan ketika satu pihak membutuhkan pasokan. Hubungan tersebut harus dibangun atas dasar penghormatan, kesetaraan, dan kepentingan bersama.
Pesan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah memandang energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga bagian dari kepentingan strategis negara.
Meski demikian, realisasi kebijakan ekspor tentu perlu memperhitungkan kontrak yang berlaku, ketentuan hukum, dan kewajiban Indonesia kepada mitra dagang.
Prinsip yang ingin ditegaskan Bahlil adalah bahwa kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengelolaan energi.
Dalam pidatonya, Bahlil menghubungkan pengelolaan energi dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan, darah, keringat, air mata, dan nyawa.
Karena itu, menurut dia, bangsa Indonesia harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga kedaulatan dan mengelola sumber daya alamnya.
Pesan tersebut menjadi inti dari sambutannya di tengah laut. Pengoperasian fasilitas migas, peningkatan produksi gas, penggunaan tenaga kerja nasional, hingga penguatan industri lokal ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: membangun kemampuan bangsa untuk menentukan masa depan energinya sendiri.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan produksi migas seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya angka produksi. Keberhasilan juga perlu dilihat dari manfaat ekonomi yang tercipta, kemampuan tenaga kerja nasional yang meningkat, serta jaminan bahwa sumber daya alam dapat memenuhi kebutuhan rakyat.
Menjelang akhir sambutannya, Bahlil menyampaikan apresiasi kepada tim SKK Migas, Direktorat Jenderal Migas, dan ENI yang telah bekerja dalam pengembangan fasilitas tersebut.
Ia juga menyatakan pemerintah akan mengajak pemerintah daerah berdialog untuk membicarakan pembagian manfaat dan keterlibatan daerah dalam kegiatan migas.
Kemitraan dengan daerah menjadi bagian penting agar pengembangan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan produksi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi wilayah tempat kegiatan berlangsung.
Kemudian, di hadapan para undangan yang hadir di tengah laut, Bahlil secara resmi menyatakan operasional Sumur Gas Jangkrik dan fasilitas produksi Maha Hub dimulai.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas seizin Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang ada bertepatan di tengah laut, di atas 12 mil dari daratan, saya meresmikan operasional daripada sumur gas Jangkriknya, gas Jangkrik, dan fasilitas produksi lapangan Maha Hub yang akan mencapai kurang lebih sekitar 290 MMSCFD,” ujarnya.
Peresmian itu menjadi penanda penting bagi pengembangan produksi gas lepas pantai. Namun, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah seremoni berakhir: menjaga keandalan operasi, memastikan produksi tercapai, memperkuat transfer teknologi, dan mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan nasional.
Sebab, pada akhirnya, kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak gas yang dapat diproduksi dari perut bumi dan dasar laut Indonesia. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan bangsa menguasai teknologinya, mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab, dan memastikan hasilnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
